Google Bakal Terjaring UU Monopoli

Draf kesepakatan senilai sekitar Rp.1,25 triliun, yang akan membuat Google Inc. menguasai hak digital atas jutaan buku yang sudah tidak diterbitkan lagi, akan dinegosiasikan kembali karena menurut Departemen Kehakiman AS bahwa perjanjian itu bisa melabrak UU antimonopoli

Sebagaimana tertera dalam berkas pengadilan, tim pengacara Authors Guild, Asosiasi Penerbit Amerika, dan pihak penggugat lain menyatakan bahwa mereka dan Google telah bertemu para pejabat senior Departemen Kehakiman Kamis lalu dan sepakat untuk berkerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Perkara ini menyangkut rencana Google untuk memindai jutaan buku dan membuatnya bisa dicari dan dibeli secara online. Dalam perjanjian ini, pihak penerbit dan penulis akan mendapatkan bagian terbesar dari hasil penjualan buku-buku yang untuk saat ini masih berada di bawah payung perlindungan paten. Google mengatakan layanan itu justru akan merevitalisasi karya-karya tulis yang terancam akan terlupakan.

Dalam sebuah sesi brifing pekan lalu, pihak Departemen Kehakiman telah menyampaikan kepada hakim pengadilan distrik Denny Chin bahwa kesepakatan ini berpotensi memberi kekuasaan kepada Google untuk menaikkan harga buku dan melemahkan iklim kompetisi. Tapi di sisi lain mereka juga mengatakan bahwa, jika direvisi, perjanjian itu bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU hak cipta dan antimonopoli AS.

Pemerintah mendorong perjanjian itu agar diperbaiki dan menyatakan “kesepakatan itu berpotensi untuk memberi nafas kehidupan baru bagi jutaan karya yang sekarang sulit diakses publik.”

Tertera dalam berkas pengadilan, Selasa kemarin tim pengacara pihak penulis dan penerbit mengatakan, “sebagaimana dinyatakan pemerintah AS, tak ada pihak manapun yang ingin kehilangan peluang atau momentum ini.”

Mereka mendesak Chin untuk menunda sidang hingga 7 Oktober mendatang dan menyatakan bahwa sebuah draf kesepakatan baru akan mencoba mengeliminir sejumlah keberatan yang mencuat dari 400 butir argumen yang masuk yang telah diberkas pengadilan awal bulan ini.

Tim pengacara mencatat bahwa tanggapan yang masuk meliputi ratusan keberatan dari sejumlah perorangan dan perusahaan. Selain itu, juga ada keberatan dari pemerintah Jerman dan Prancis dan jaksa penuntut umum negara bagian Connecticut, Kansas, Missouri, Pennsylvania, Texas, dan Washington.

Saingan Google, Amazon.com Inc. dan Microsoft Corp., juga menentang kesepakatan ini.

Consumer Watchdog, LSM pembela hak-hak konsumen di AS yang juga meminta pengadilan untuk menolak perjanjian itu, dalam statemen mereka ke pengadilan mengatakan bahwa hak cipta yang menjadi isu kunci harus diselesaikan di lantai Kongres dalam sebuah forum yang terbuka untuk publik.

“Intinya, Google dan pihak penulis dan penerbit kini kembali ke titik nol dan harus menegosiasikan ulang kesepakatan itu,” kata John M. Simpson, advokat hak-hak konsumen dari Consumer Watchdog. (ap/vn)

Rate this article!