Sengkarut JPS Covid: DPRD Gresik Desak Pemkab Cairkan Anggaran

Ketua DPRD Kab Gresik Fandi Ahmad Yani.

Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengaku geram. Sebab, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jaring Pengaman Sosial (JPS) bulan kedua belum juga diterima masyatakat. Harusnya, bulan Juli ini sudah pencairan BLT terakhir.

Padahal, dewan sudah merumuskan agar masyarakat yang terdampak pandemi menerima uang tunai Rp 600 ribu per bulan. Untuk meringankan beban masyarakat. Uang tersebut bisa membeli kebutuhan sehari-hari.

Namun, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan penerapan New Normal. Atau istilah Penegakan Protokol Kesehatan (PPK) di masyarakat ternyata masih belum juga cair.

Padahal bantuan ini berlangsung selama tiga bulan saja. Sejak bulan Mei hingga Juli.

“Dari awal-awal marak Covid-19 sampai ada istilah new normal pencairan JPS Rp 600 ribu per KK masih belum juga cair. Ini warga yang terdampak sudah menunggu. Cairnya kok bisa molor hampir dua bulan,” ucap pria yang kerap disapa Gus Yani ini.

Bahkan angka pasien positif covid-19 di Gresik sudah tembus 1.628. Menurut data satgas percepatan dan penanganan covid-19 Kabupaten Gresik.

“Warga yang terdampak harus menunggu sampai kapan? Kami sudah merumuskan bantuan itu, tapi Pemkab kerjanya lambat. Pokoknya bulan ini harus cair,” tegas politisi muda gresik ini.

Hal serupa diungkapkan, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa yang kecewa dengan eksekutif.

“Ini sudah akhir bulan Juli dan mau masuk bulan agustus. Tetapi, BLT dari JPS baru cair satu bulan saja. Seharusnya, sudah pencairan yang ketiga tetapi baru dicairkan hanya sekali,”tandas Anggota Banggar DPRD Gresik ini.

Padahal, sambung dia, pengakuan dari Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik, dananya sudah siap untuk dicairkan. Semestinya, tak ada alasan bagi Pemkab Gresik untuk tak mencairkan BLT dari JPS itu. Apalagi, BLT dari JPS semestinya diberikan selama 3 bulan mulai Mei hingga Juli. Kenyataannya, hanya dicairkan sebulan.

“Alasannya tetap klasik. Ada desa yang masih belum beres dalam melakukan pendataan. Semestinya, ditinggal saja dulu bagi desa yang belum siap. Makanya, kami sangat kesal dengan kinerja Pemkab Gresik. Apa BLT dicairkan sebelum hari H- pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2020,”cetus dia dengan nyinyir.

Sebagaimanan diketahui, DPRD Gresik dan Pemkab Gresik telah sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 298 miliar untuk penanganan covid-19 dalam APBD Gresik tahun 2020.

Refocusing anggaran termasuk untuk jarring pengaman social (JPS) yakni bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat Gresik sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan per kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemic covid -19 yang berusmber dari APBD Gresik.

About Editor02

Check Also

Positif Covid Urutan Pertama Jatim, Kinerja Satgas Covid Pemkab Gresik Dipertanyakan Dewan

Setelah Kamis (9/7/2020) penambahan positif covid di Kabupaten Gresik 60 orang, hari ini penambahan positif …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *