Bintek SPIP Upaya Cegah Korupsi

#

Bupati Gresik  Sambari Halim Radianto mengingatkan peserta Bintek SPIP, agar dalam melakssanakan tugas hendaknya lebih koreksi diri sendiri saat menyajikan pengelolaan keuangan.

Dari pengalaman terdahulu banyak anggaran yang tak terserap, karena ke hati-hatian sehingga berdampak pada pembangunan Daerah, untuk tiu dengan pembekalan yang rencananya berlangsung selama 2 hari ini para peserta dan pengelola keuangan tak perlu lagi ragu, jika ragu atau takut kita akan rugi, demikian di tegaskan Bupati saat membuka Bintek sistem Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) satuan kerja pemerintah Daerah se Kab Gresik di gedung Mandala Bhakti Praja, dengan di ikuti sebanyak 90 peserta dari seluruh SKPD se  Kab Gresik,pagi tadi Selasa (18-9-2012).
 

Sambari menjelaskan bahwa pelaksanaan Bintek ini bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, akuntabel dan tertib terkontrol dalam mencapai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
“Jadi untuk meningkatkan akuntabiltas kemajuan pemerintah Kab Gresik tentu di butuhkan tenaga-tenaga pengelola keuangan yang handal, efeektif dan efisien. Sudah bukan saatnya kita harus takut dan ragu dalam menjalankan tugas pembangunan, selagi kita jujur dan transparan dalam penggunaan keuangan kenapa harus takut.” tegas Sambari.
Menurut bupati asli Dukun ini,   selama masih bisa di lindungi, dia akan  melindunginya, “tapi menyangkut korupsi saya tak berani.” ujar Sambari.
Memang sangat berat jika Pemerintah Kabupaten Gresik meraih predikat wajar tanpa pengecualian, namun itu harus di lakukan demi menjadikan Gresik bisa lebih baik.
Sementara itu kepala perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur  Raden Bagus Widayat Plt Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemkab Gresik dengan BPKP pada tahun 2010 pernah mengadakan Mou dan ini merupakan langkah awal komitmen Pemkab Gresik dalam memberantas korupsi. Di jelaskan pula bahwa Gubernur/walikota/Bupati hukumnya wajib melaksanakan SPIP, dan dengan dasar SPIP inilah BPK akan mengaudit setiap tahun, tentang standart akutansi Daerah dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kab Gresik yang tahun lalu mendapat penilaian Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPKP, tahun ini di harapkan bisa mampu meningkatkan penilaian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semua Daerah bisa mencapai WTP jika mereka dalam melaksanakan tugas harus jujur itu kuncinya. (dwi)
editor: zumrotus

About Editor02

Check Also

KLB PMK Pemda Gresik Bisa Apa: Kapasitas Hewan Qurban Peternak lokal Tidak Mencukupi

# Pemerintah kabupaten Gresik tidak mampu menyediakan hewan qurban hanya dari peternak lokal, karena kebutuhan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.