suyanto
Suyanto : Pembantu Rektor 1Universitas Gresik. (foto; fb)

Tips Agar Pungutan 17an Tidak Tersandung Hukum

#

Viral surat pungutan untuk acara 17-an di sosial media menjadi perhatian khusus pakar hukum pidana dari universitas Gresik (Unigres) Suyanto.

Pungutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun desa tidak dibenarkan walau pun untuk kegiatan memperingati HUT RI ke 77. Namun ada cara yang bisa ditempuh agar pungutan tersebut tidak menyalahi aturan hukum.

Pakar hukum pidana universitas Gresik (Unigres) Suyanto mengatakan bahwa setiap pengumpulan dana maupun barang yang dilakukan oleh masyarakat baik pemerintah maupun kelompok masyarakat biasa sudah diatur dalam undang-undang diantaranya undang-undang nomor 9 tahun 1961.

“Regulasinya sudah jelas kalau mau melakukan pungutan atau pengumpulan uang sumbangan, harus seizin pejabat pemerintah dalam hal ini Bupati” terang Suyanto Jumat (5)8/2022) menanggapi maraknya panitia peringatan HUT RI ke 77 di tingkat kecamatan yang melakukan pungutan baik di Aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum.

Menurut Suyanto ada sanksi pidana apabila pungutan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 8 undang-undang nomor 9 tahun 1961. “Para penyelenggara dan yang menganjurkan atau membantu penyelenggaraan pengumpulan tersebut bisa dikenai pidana kurungan 3 bulan” terang Yanto panggilan akrab pembantu rektor Unigres ini.

Suyanto berharap pejabat pemerintah di tingkat kecamatan mematuhi undang-undang tersebut dan menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Jadi minta saja izin ke Bupati agar tidak disebut Pungli, kan tinggal bikin surat, maka sumbangan yang diterima aman, kegiatan jadi lancar” jelas Suyanto memberi solusi.

Suyanto sadar bahwa acara untuk memeriahkan HUT RI ke 77 tidaklah sedikit anggarannya, maka harus ada langkah yang tidak menyalahi aturan hukum sehingga acara bisa berjalan lancar tanpa ada dampak hukum di kemudian hari.

“Saya tahu tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan untuk acara tingkat kecamatan tersebut, tapi kita harus taat hukum” ujar Suyanto.

Berawal Dari Sosmed

Sebelumnya sebuah surat permohonan dana tersebar disosial media yang mengatasnamakan panitia peringatan HUT RI 77 kecamatan Panceng. Dalam surat tersebut terlihat jelas sasaran surat diantaranya pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menduduki jabatan di wilayah kecamatan Panceng, mulai dari Camat, Sekcam, Kepala UPT/Koordinator, Kepala seksi (Kasi) hingga Kepala Sub bagian (Kasubag)

Varian jumlah sumbangan mulai Rp 100.000,- hingga Rp 500.000,-, angka sumbangan ini disesuaikan dengan tinggi rendah jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Gaduh Dana 17an Kecamatan Panceng

Tidak hanya ASN yang harus membayar sumbangan tersebut, Lembaga pendidikan swasta, pemerintahan desa hingga warga desa dimintai sumbangan untuk mensukseskan acara peringatan HUT RI 77 tersebut.

Varian sumbangannya juga beragam mulai Rp 2000,- untuk warga Panceng hingga Rp 1.500.000,- per kantor pemerintahan Desa.

Camat Panceng Ahmad Nasikh saat dikonfirmasi kabargrsik.com mengakui kalau surat yang beredar di sosial media adalah surat yang dikeluarkan panitia HUT RI 77 Kecamatan Panceng.

“benar, surat yang ramai itu dari panitia kecamatan Panceng,” ujar Ahmad Nasikh dikonfirmasi Rabo (3/8/2022).

Nasikh berdalih bahwa munculnya surat permohonan sumbangan tersebut merupakan kesepakatan bersama demi suksesnya acara peringatan HUT RI 77 di kecamatan Panceng.

“sebenarnya itu hasil kesepakatan, tapi mengapa sampai diramaikan di sosial media,” kilah Nasikh.

Permohonan sumbangan yang mengatasnamakan panitia HUT RI 77 tingkat Kecamatan banyak dilakukan di beberapa kecamatan dan sebenarnya sudah berjalan lama, selain di Kecamatan Panceng, kabargresik.com juga menemukan surat serupa yang dikeluarkan oleh panitia kecamatan diantaranya Sidayu dan Dukun.

Kepala Bagian Hukum Pemda Gresik Mohammad Rum Pramudya saat dikonfirmasi terkait maraknya sumbangan atas nama panitia HUT RI ditingkat kecamatan yang melibatkan ASN dan kebanyakan ketua panitia adalah Sekretaris Kecamatan adalah menyalahi aturan karena tidak ada regulasinya.

“itu termasuk pungutan tanpa ada landasan hukum yang jelas, kami sarankan untuk dihentikan karena bisa berakibat hukum,” jalas Pram, Rabo (3/8/2022).

Salah satu ketua panitia tingkat kecamatan yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa pihak panitia menjadi berat kalau tidak ada sumbangan dari manyarakat maupun dari ASN sendiri.

“peringatan 17an itu banyak memakan dana mas, semisal untuk upacara saja, mulai biaya latihan yang berhari-hari, butuh beli kostum, butuh soundsystem, butuh acara resepsi, lalu dananya dari mana, sementara itu dana semacam ini tidak tercover dari APBD” Keluh Ketua panitia tersebut.

Pemerintah daerah harus mencarikan solusi pendanaan acara peringatan hari ulang tahun baik kemerdekaan maupun ulang tahun daerah sehingga tidak menabrak hukum. (tik)

About Editor02

Check Also

Blower PT Hutan Lestari Terbakar 6 Korban Luka Parah

# Blower milik PT Hutan lestari  di jalan Kapten Darmo sugondo Gresik terbakar, kebakaran ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.