Laporan Investigatif Mengenai Masalah Kualitas Pertalite di Jawa Timur Akhir Oktober 2025

Percikan Ketidakpuasan: Laporan Awal dan Kegemparan Publik

Pada akhir Oktober 2025, provinsi Jawa Timur dihadapkan pada sebuah krisis kepercayaan konsumen yang meluas, dipicu oleh dugaan penurunan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Krisis ini tidak diawali oleh pengumuman resmi atau temuan regulator, melainkan oleh gelombang keluhan dari masyarakat yang kendaraannya mengalami masalah serempak. Fenomena ini dengan cepat berevolusi dari serangkaian insiden mekanis terisolasi menjadi isu regional yang signifikan, menyoroti kerentanan infrastruktur distribusi energi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Tanda-tanda awal masalah mulai muncul sekitar hari Sabtu, 25 Oktober 2025. Salah satu laporan terdokumentasi paling awal datang dari seorang warga di Tuban yang kendaraannya mulai menunjukkan gejala tidak normal setelah mengisi Pertalite. Keluhan serupa kemudian menyebar dengan cepat. Pada akhir pekan tanggal 26 Oktober, sejumlah bengkel di Bojonegoro melaporkan adanya peningkatan aktivitas yang tidak biasa, di mana banyak pengendara sepeda motor datang dengan keluhan yang nyaris identik: mesin mogok atau performa menurun drastis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apa yang menyatukan ribuan keluhan yang tersebar di berbagai kota adalah munculnya terminologi bersama yang menggambarkan gejala kerusakan. Istilah “brebet” (mesin tersendat-sendat) menjadi kata kunci fenomena ini. Pengguna di Surabaya menggambarkan bagaimana sepeda motor mereka menjadi “brebet” saat gas ditarik perlahan dan “ngeden” (terasa berat atau tertahan) saat digas kencang. Deskripsi serupa dilaporkan secara konsisten oleh para korban di Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan, mengindikasikan bahwa mereka tidak menghadapi masalah mekanis yang acak, melainkan sebuah masalah sistemik yang berasal dari sumber yang sama: bahan bakar yang baru mereka isi.¹ Kesamaan gejala ini menjadi perekat narasi publik, mengubah keluhan individu menjadi sebuah gerakan kolektif yang menuntut perhatian.

Eskalasi krisis dipercepat oleh penyebaran bukti anekdotal melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Di tengah ketidakpastian, warga mengambil inisiatif untuk melakukan “investigasi” sendiri. Banyak yang merekam video yang menunjukkan Pertalite yang baru dibeli dimasukkan ke dalam botol air mineral bening. Dalam video-video tersebut, cairan tampak terpisah menjadi dua lapisan setelah dikocok, dengan lapisan bawah yang bening menyerupai air, memicu dugaan kuat adanya kontaminasi air. Selain itu, beberapa warga juga melaporkan bahwa warna Pertalite tampak lebih pudar dari biasanya. Bukti visual yang sederhana dan mudah dipahami ini menjadi viral, menciptakan narasi yang kuat dan meyakinkan publik bahwa ada yang salah dengan kualitas Pertalite. Proses penemuan masalah di tingkat komunitas terilustrasikan dengan jelas oleh kesaksian seorang warga Surabaya yang, setelah membawa motornya ke bengkel, menemukan banyak pelanggan lain mengalami nasib serupa setelah mengisi BBM di SPBU yang sama. Dinamika ini menunjukkan pergeseran di mana krisis tidak lagi dideteksi oleh mekanisme kontrol kualitas internal perusahaan atau pengawasan pemerintah, melainkan oleh konsumen itu sendiri yang saling terhubung secara digital.

Di balik kepanikan teknis ini, terdapat dimensi sosial-ekonomi yang krusial. Pertalite, sebagai BBM bersubsidi, merupakan pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Meskipun muncul laporan kerusakan mesin yang meluas, banyak warga mengaku terpaksa tetap menggunakan Pertalite karena alasan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan Pertamax. Pilihan sulit ini menempatkan mereka dalam posisi yang rentan, harus menimbang antara risiko kerusakan kendaraan yang mahal dan kebutuhan mobilitas harian yang esensial. Dengan demikian, krisis ini bukan hanya sekadar kegagalan produk, tetapi juga isu yang secara langsung berdampak pada ketahanan ekonomi rumah tangga yang paling bergantung pada barang bersubsidi.

 Memetakan Krisis: Analisis Geografis dan Kronologis

Masalah kualitas Pertalite yang terjadi pada Oktober 2025 bukanlah insiden yang terlokalisasi, melainkan sebuah fenomena yang menyebar di sebagian besar wilayah vital di Jawa Timur. Laporan keluhan konsumen dan respons dari pihak berwenang mengonfirmasi bahwa krisis ini berdampak pada sejumlah kota dan kabupaten utama. Wilayah yang terdokumentasi mengalami insiden atau menjadi lokasi tindakan investigasi meliputi Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Selain itu, kekhawatiran publik juga meluas hingga ke Madiun, di mana warga secara proaktif meminta Pertamina untuk melakukan inspeksi preventif di SPBU setempat sebagai langkah antisipasi. Sebaran geografis yang luas ini mengindikasikan kemungkinan adanya masalah pada satu atau lebih titik distribusi utama yang melayani wilayah-wilayah tersebut.

Perkembangan krisis berlangsung dengan sangat cepat, tereskalasi dari keluhan sporadis menjadi keadaan darurat regional dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Analisis kronologis dari berbagai laporan media menunjukkan alur waktu yang jelas mengenai bagaimana peristiwa ini terjadi dan ditangani.

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, perkembangan krisis dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1: Kronologi dan Sebaran Geografis Krisis Kualitas Pertalite di Jawa Timur, Oktober 2025

Tabel kronologis di atas secara efektif menggambarkan percepatan krisis. Dalam waktu 72 jam, antara Senin, 27 Oktober, hingga Rabu, 29 Oktober, isu ini bertransformasi dari masalah lokal menjadi perhatian provinsi. Respons yang awalnya terpusat di satu kota (pembukaan posko di Tuban) dengan cepat harus diperluas secara masif untuk menampung gelombang keluhan dari berbagai daerah. Alur waktu ini juga menunjukkan bahwa tindakan awal justru datang dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, yang bergerak lebih cepat merespons keresahan warganya sebelum adanya strategi penanganan terpusat dari entitas yang lebih besar.

Respons Korporat di Bawah Sorotan: Strategi Multi-Lapis Pertamina

Menghadapi krisis kepercayaan publik yang berkembang pesat, PT Pertamina (Persero), melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), menerapkan strategi manajemen krisis yang multi-lapis. Respons ini mencakup investigasi teknis yang mendalam, komunikasi publik yang terarah, serta pembentukan mekanisme ganti rugi bagi konsumen yang terdampak.

Investigasi Dua Tingkat

Pendekatan investigasi Pertamina dirancang secara hierarkis untuk melacak potensi sumber masalah dari hulu ke hilir dalam rantai pasokannya.

• Tingkat 1: Pemeriksaan di Terminal BBM: Langkah pertama yang diambil adalah memeriksa kualitas produk di sumber utamanya sebelum didistribusikan. Pertamina melakukan uji laboratorium lanjutan terhadap sampel Pertalite yang berasal dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya, dua fasilitas yang menjadi titik suplai utama bagi sebagian besar wilayah yang terdampak. Pertamina kemudian secara terbuka mengumumkan bahwa hasil pengujian dari kedua terminal tersebut menunjukkan bahwa BBM berada dalam kondisi “on spec”, artinya telah memenuhi seluruh spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan oleh regulasi. Pernyataan ini merupakan langkah strategis yang krusial. Di satu sisi, ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa proses produksi dan penyimpanan utama Pertamina tidak bermasalah. Namun di sisi lain, deklarasi ini secara tidak langsung mempersempit lokasi kemungkinan terjadinya kontaminasi, yaitu pada tahap setelah BBM meninggalkan terminal—selama proses transportasi oleh mobil tangki atau saat disimpan di tangki pendam SPBU. Hal ini mengalihkan fokus investigasi dan kecurigaan publik ke mata rantai distribusi terakhir yang lebih sulit diawasi.
• Tingkat 2: Pemeriksaan di Tingkat SPBU: Setelah menyatakan produk di terminal aman, investigasi logis berlanjut ke titik distribusi akhir. Pertamina mengumumkan tahap kedua penyelidikan yang berfokus pada pengecekan quality and quantity (QQ) atau kualitas dan kuantitas BBM di tingkat SPBU. Langkah ini secara implisit mengakui bahwa masalah kemungkinan besar terjadi di “last mile” distribusi. Penyelidikan di tingkat ini jauh lebih kompleks karena melibatkan ratusan titik penjualan yang tersebar, dengan variabel seperti kondisi tangki pendam, potensi rembesan air tanah, atau bahkan kelalaian operasional di masing-masing SPBU. Hasil dari investigasi di tingkat inilah yang paling ditunggu oleh publik karena akan menentukan penyebab pasti dari kerusakan kendaraan massal.

Komunikasi Publik dan Pengendalian Narasi

Selama krisis berlangsung, Pertamina secara aktif melakukan komunikasi publik untuk mengelola persepsi, meredam kepanikan, dan melawan disinformasi.

• Bantahan Isu Oplosan: Menanggapi rumor yang beredar di masyarakat, Pertamina secara eksplisit membantah adanya pencampuran Pertalite dengan etanol dalam proses produksi maupun distribusinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan memantau percakapan publik dan berupaya proaktif untuk mematahkan narasi liar yang dapat memperburuk situasi.
• Edukasi Ilmiah: Untuk menanggapi video viral yang menunjukkan pemisahan cairan dalam botol, Pertamina memberikan penjelasan dari sudut pandang ilmiah. Perusahaan menyatakan bahwa bensin (bersifat non-polar) secara alami memang tidak akan menyatu dengan air (bersifat polar). Fenomena dua lapisan yang terlihat adalah hal yang wajar secara kimia dan tidak serta-merta membuktikan adanya produk yang cacat atau dicampur. Upaya ini ditujukan untuk memberikan konteks dan menenangkan ketakutan publik dengan dasar rasionalitas ilmiah.
• Penjaminan Kepatuhan Prosedur: Melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, pada Selasa, 28 Oktober 2025, Pertamina berulang kali menegaskan bahwa seluruh proses distribusi BBM telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk uji mutu produk sebelum disalurkan. Pernyataan ini dirancang untuk memproyeksikan citra bahwa Pertamina adalah perusahaan yang memiliki sistem kontrol yang solid, meskipun pada saat yang sama sedang menghadapi kegagalan sistemik.

Ganti Rugi dan Kompensasi Konsumen

Sebagai bentuk tanggung jawab langsung kepada pelanggan yang dirugikan, Pertamina membangun infrastruktur untuk pengaduan dan kompensasi.

• Pendirian Posko Pengaduan: Respons Pertamina dalam menyediakan akses pengaduan berevolusi dengan cepat seiring dengan meluasnya skala krisis. Dimulai dengan satu posko di Tuban pada 27 Oktober , jumlahnya diperluas secara masif menjadi 15 titik pada 28 Oktober , dan akhirnya mencapai 17 titik di seluruh Jawa Timur pada 29 Oktober. Selain posko fisik di SPBU, masyarakat juga diimbau untuk melapor melalui call center Pertamina 135. Skalabilitas respons ini menunjukkan keseriusan Pertamina dalam menangani keluhan, meskipun bersifat reaktif.
• Janji Kompensasi Bersyarat: Melalui pernyataan Ahad Rahedi, Pertamina membuat janji publik yang signifikan, yaitu akan menanggung seluruh biaya perbaikan kendaraan yang terbukti rusak akibat penggunaan produk Pertalite yang bermasalah. Bagi konsumen yang telah memperbaiki kendaraannya secara mandiri, Pertamina menawarkan skema penggantian biaya, dengan syarat kendaraan akan diperiksa ulang untuk memastikan perbaikan yang dilakukan sesuai dan wajar. Namun, janji ini memiliki syarat krusial: kompensasi hanya akan diberikan jika hasil uji laboratorium membuktikan bahwa BBM dari SPBU terkait memang menjadi penyebab kerusakan. Syarat “jika terbukti” ini menciptakan sebuah “bottleneck kepercayaan”. Di satu sisi, ini adalah langkah yang bertanggung jawab. Di sisi lain, proses pembuktian sepenuhnya berada di tangan Pertamina, sementara konsumen harus menunggu hasil uji lab yang waktunya tidak pasti. Penantian ini, seperti yang dilaporkan di Bojonegoro pada Rabu, 29 Oktober, membuat warga semakin “waswas” atau cemas, dan berisiko mengikis niat baik dari tawaran kompensasi itu sendiri.

Intervensi Pemerintah dan Penegak Hukum: Pengawasan dan Penjaminan Publik

Ketika krisis kualitas Pertalite merebak, respons dari aparatur negara tidak datang dari tingkat provinsi, melainkan dari pemerintah daerah dan kepolisian di tingkat kabupaten/kota. Aktor-aktor negara ini bergerak cepat untuk mengisi kekosongan regulator, melakukan investigasi independen, dan yang terpenting, memberikan jaminan kepada publik yang resah bahwa masalah tersebut sedang ditangani secara serius.

Respons pemerintah daerah menunjukkan pola yang proaktif dan terlokalisasi, didorong oleh tekanan langsung dari konstituen mereka.

• Kabupaten Lamongan: Kepolisian Resor (Polres) Lamongan menjadi salah satu institusi pemerintah pertama yang mengambil tindakan nyata. Menanggapi keluhan, khususnya dari para pengemudi ojek online, Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto pada Selasa, 28 Oktober 2025, menyatakan akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan. Sehari sebelumnya, pada Senin, 27 Oktober, Polres Lamongan telah membentuk tim khusus dan memulai inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di wilayahnya. Langkah cepat ini berfungsi ganda: sebagai upaya pengumpulan bukti awal dan sebagai sinyal kuat kepada publik bahwa penegak hukum hadir dan bekerja.
• Kabupaten Bojonegoro: Pada hari yang sama, Senin, 27 Oktober, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, berkolaborasi dengan Tim Reskrim Polres Bojonegoro untuk melakukan sidak gabungan. Tujuan eksplisit dari operasi ini adalah untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas BBM yang beredar telah sesuai standar. Tim gabungan ini juga mengambil sampel BBM untuk diuji secara independen, memposisikan diri mereka sebagai verifikator di luar investigasi internal Pertamina.
• Kabupaten Gresik: Menyusul aduan dan unggahan viral di media sosial, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik juga melakukan sidak pada Selasa, 28 Oktober 2025, untuk mengantisipasi adanya dugaan Pertalite yang dioplos dengan air. Dipimpin oleh Ipda Komang Andhika, tim melakukan sidak ke SPBU Suci (54.611.24) dan SPBU Bunder (54.611.06). Petugas memeriksa alat pengisian dan tangki tandon untuk memastikan takaran, kadar oktan, dan ketiadaan kandungan air. Pengujian di lokasi menggunakan tongkat stainless yang diberi cairan khusus; jika warna tidak berubah saat ditarik dari tangki, berarti BBM tidak tercampur air. Pengurus SPBU Suci, Oddie, memberikan keterangan bahwa dalam beberapa kiriman terakhir dari Pertamina Surabaya, bau Pertalite terkadang lebih menyengat dari biasanya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Abid Uais Al-Qarni, mengungkapkan bahwa dari kedua SPBU yang disidak, hasilnya tidak ditemukan adanya campuran air dan sejauh ini masih sesuai standar. Ia menambahkan bahwa sidak akan terus dilakukan ke SPBU lain di Gresik. Kekhawatiran juga disuarakan oleh konsumen, seperti Sanjaya, warga Surabaya yang mengisi di SPBU Bunder, yang mengaku khawatir dan sempat mengalami motornya brebet, serta berharap pemerintah segera memperbaiki kualitas Pertalite.
• Kota Malang: Mengikuti jejak daerah lain, pada Selasa, 28 Oktober, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Muhammad Soleh, mengumumkan niat mereka untuk melakukan inspeksi serupa di SPBU-SPBU di wilayah Malang, dengan menggandeng pihak Pertamina. Hal ini menunjukkan bahwa model respons melalui sidak telah menjadi praktik standar yang diadopsi oleh otoritas lokal di berbagai wilayah terdampak.

Peran yang diambil oleh pemerintah daerah dan kepolisian dalam krisis ini melampaui fungsi investigatif biasa. Mereka secara efektif bertindak sebagai regulator de facto di saat-saat kritis. Dalam situasi di mana produk esensial yang didistribusikan oleh sebuah BUMN raksasa gagal secara massal, masalah ini dengan cepat melampaui ranah keluhan konsumen biasa dan memasuki domain ketertiban umum dan keamanan publik. Intervensi kepolisian melalui sidak bukan hanya untuk mencari unsur pidana, tetapi juga untuk menjalankan fungsi kontrol kualitas yang mendesak. Tindakan mereka yang terlihat dan dipublikasikan secara luas oleh media berfungsi sebagai katup pengaman sosial, meredakan kepanikan dan menunjukkan bahwa negara tidak absen.

Namun, pola respons ini juga menyoroti sebuah karakteristik penting: krisis ini ditangani berdasarkan prinsip subsidiaritas, di mana penanganan dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah yang paling efektif. Kekuatan dari pendekatan ini adalah kecepatan dan relevansi lokal; para pemimpin di Lamongan dan Bojonegoro merespons kebutuhan spesifik warganya dengan cepat. Namun, kelemahannya adalah potensi respons yang terfragmentasi. Tanpa adanya koordinasi dari tingkat provinsi, setiap kabupaten/kota bergerak sendiri-sendiri, yang dapat menyebabkan standar investigasi dan perlindungan konsumen yang tidak seragam di seluruh wilayah yang terdampak oleh masalah sistemik yang sama. Berdasarkan materi yang tersedia, tidak ada indikasi adanya pernyataan, gugus tugas, atau tindakan terkoordinasi yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Gubernur, menyerahkan inisiatif sepenuhnya kepada pemerintah di tingkat bawah.

Analisis Prospektif

Krisis kualitas Pertalite di Jawa Timur pada Oktober 2025 merupakan studi kasus yang kompleks tentang kegagalan infrastruktur kritis, manajemen krisis korporat, dan dinamika respons pemerintah dalam era digital. Analisis terhadap rangkaian peristiwa ini mengungkapkan beberapa kesimpulan penting dan menyoroti isu-isu yang masih belum terselesaikan.

Efektivitas respons dari para pemangku kepentingan utama—Pertamina dan pemerintah daerah—menunjukkan kontras yang tajam. Respons Pertamina bersifat korporat: terstruktur, metodis, dan terpusat pada prosedur internal (uji lab, kepatuhan SOP). Namun, dari perspektif publik, respons ini terasa lambat, terutama terkait penantian hasil uji laboratorium yang menjadi kunci dari penyelesaian masalah dan pencairan kompensasi. Di sisi lain, respons pemerintah daerah bersifat politis: cepat, sangat terlihat, dan terlokalisasi. Sidak yang dilakukan oleh kepolisian dan pemda efektif dalam menenangkan keresahan publik secara instan, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi akar masalah yang diduga bersifat sistemik dalam rantai pasok Pertamina. Ketiadaan respons terkoordinasi di tingkat provinsi menciptakan kesan bahwa penanganan krisis berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi.

Kejadian ini secara signifikan telah mengikis kepercayaan konsumen terhadap produk Pertalite dan, lebih luas lagi, terhadap jaminan kualitas dari Pertamina. Bagi jutaan konsumen yang bergantung pada BBM bersubsidi, krisis ini menciptakan dilema yang sulit: terus menggunakan Pertalite yang lebih murah dengan risiko kerusakan mesin, atau beralih ke Pertamax yang lebih mahal namun membebani anggaran harian.⁶ Hal ini menggarisbawahi kerentanan segmen masyarakat berpenghasilan rendah terhadap setiap gangguan pada kualitas dan ketersediaan barang-barang esensial yang disubsidi oleh negara. Kepercayaan yang hilang tidak akan mudah dipulihkan hanya dengan kompensasi finansial; hal ini memerlukan transparansi penuh mengenai penyebab masalah dan jaminan langkah-langkah pencegahan yang kredibel.

Hingga akhir Oktober 2025, beberapa pertanyaan fundamental masih menggantung tanpa jawaban. Pertanyaan sentralnya adalah: apa penyebab pasti kontaminasi dan di titik mana dalam rantai distribusi hal itu terjadi? Deklarasi Pertamina bahwa BBM di terminalnya “on spec” telah mengarahkan kecurigaan pada jaringan transportasi dan fasilitas penyimpanan di SPBU. Namun, tanpa rilis resmi hasil uji laboratorium dari sampel-sampel di SPBU, semua kesimpulan masih bersifat spekulatif. Selain itu, efektivitas jangka panjang dari program kompensasi Pertamina juga masih harus dibuktikan, terutama terkait seberapa mudah konsumen dapat mengakses hak mereka dan seberapa adil proses verifikasi kerusakan dilakukan.

Berita ini dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada di internet dan hasil liputan wartawan kabargresik.com 

Berikut sumber data yang digunakan untuk penulisan berita investigasi ini :

Penulis : Daniel Andayawan dan TIM

Editor : Akhmad Sutikhon