India Melakukan Penyelidikan Terhadap BBC

- Editorial Team

Kamis, 13 April 2023 - 21:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NEW DELHI: Badan penegakan hukum kejahatan keuangan India telah membuka penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran aturan valuta asing oleh BBC, kata sumber kepada Reuters pada hari Kamis (13 Apr), beberapa bulan setelah petugas pajak melakukan penggeledahan di kantor BBC di Mumbai dan Delhi.

Razia pajak pada bulan Februari dilakukan setelah dokumenter BBC tentang kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi di negara bagian Gujarat selama kerusuhan pada tahun 2002 dirilis. Setidaknya 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, kebanyakan di antaranya adalah Muslim.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyelidikan terbaru ini dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum di bawah Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing India. Badan itu mengeluarkan pemberitahuan kepada BBC pada bulan Maret dan memeriksa beberapa karyawan pada awal bulan ini, kata sumber yang enggan disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut.

Baca Juga :  BRI Imbau Waspada Penipuan Digital: Modus Tagihan Pajak Lewat WhatsApp Marak, Simak Tips Keamanan Nasabah!

Juru bicara Direktorat Penegakan Hukum tidak segera menanggapi panggilan dan pesan teks yang meminta komentar. BBC tidak segera menanggapi email yang meminta komentar.

Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing India tahun 1999 adalah hukum perdata dan Direktorat Penegakan Hukum melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggarannya untuk “mengadili dan memberikan sanksi” kepada mereka yang terbukti bersalah, menurut situs webnya.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly, selama kunjungannya ke New Delhi pada bulan Maret, membicarakan penggeledahan pajak BBC dengan rekan sejawatnya di India.

Baca Juga :  SIG Bagikan Ribuan Paket Sembako Untuk Warga Sekitar Pabrik Di Gresik

Hubungan antara India dan Inggris, yang bekerja untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang tertunda, juga tegang karena protes di luar Kedutaan Besar India di London bulan lalu.

India pada hari Rabu meminta Inggris untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendukung gerakan pemisahan Sikh yang berbasis di Inggris setelah terjadi “pelanggaran keamanan” di Kedutaan Besar India.

Pemerintah Inggris mengatakan minggu ini bahwa mereka sedang bekerja untuk “meninjau keamanan dan melakukan perubahan untuk memastikan keselamatan staf mereka”. (berbagai sumber)

sumber berita ini dari bisnisgresik.com

Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pabrik Melamin US$600 Juta di KEK JIIPE Gresik Mulai Dibangun
Muhammadiyah Bangun Pabrik Cairan Infus Sendiri di Malang: Menuju Kemandirian Kesehatan Nasional
PKB Freeport Disorot, Menaker Ingatkan Implementasi
Mendag Dorong Digitalisasi Pasar Sidayu Gresik Agar Bisa Menjadi Wisata Belanja
Fenomena Coffee Bubble Burst: Raksasa Kopi Mulai Tumbang?
Hinca Panjaitan Bongkar Surat Kejari Karo yang Bertentangan dengan Penetapan Hakim
KEK Gresik Serap Rp106 T, 30% Investasi Nasional
3 SPPG MBG di Sidayu Gresik Disuspend Gegara Kelapa
Berita ini 58 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 08:16 WIB

Pabrik Melamin US$600 Juta di KEK JIIPE Gresik Mulai Dibangun

Kamis, 16 April 2026 - 20:14 WIB

Muhammadiyah Bangun Pabrik Cairan Infus Sendiri di Malang: Menuju Kemandirian Kesehatan Nasional

Selasa, 14 April 2026 - 08:13 WIB

PKB Freeport Disorot, Menaker Ingatkan Implementasi

Sabtu, 11 April 2026 - 20:12 WIB

Mendag Dorong Digitalisasi Pasar Sidayu Gresik Agar Bisa Menjadi Wisata Belanja

Senin, 6 April 2026 - 20:10 WIB

Fenomena Coffee Bubble Burst: Raksasa Kopi Mulai Tumbang?

Berita Terbaru

Muhammadiyah Gresik

Siswa Spemdalas Sabet Emas Anggar Tingkat Provinsi

Selasa, 21 Apr 2026 - 13:35 WIB

Muhammadiyah Gresik

Inilah Cerpen Azza Alzena yang Mengukir Prestasi Nasional

Selasa, 21 Apr 2026 - 04:34 WIB

Muhammadiyah Gresik

Kajian Ahad Pagi PCM Kebomas Bahas Kematian dari Medis & Syariat

Senin, 20 Apr 2026 - 01:32 WIB