Kabargresik_ Sidang lanjutan perkara penistaan agama dengan terdakwa nanang Karniawan kembali di gelar di PN Gresik. Kali ini mengagendakan pledoi dari terdakwa. Di luar ruang sdiang terlihat puluhan polisi dari Polres Gresik turut mengamankan sidang ini. mereka mengatisipasi adanya massa dari FPI yang ikut mengawal sidang ini.
Dalam pledoinya, kuasa hukum terdakwa dari Erna, Sanaissara and Asiociaties mengatakan bahwa terdakwa tidak punya maksud dan berniat untuk melecehkan agama karena perbuatan itu dilakukan tanpa sengaja dan tidak tahu. Terdakwa membuat artikel sandal karena memang tugasnya selaku designer PT.Pradipta Perkasa Makmur dan terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pembuatan artikel tersebut.
” Untuk iku, kami meminta kepada Majelis Hakim untuk bersikap adil dan meminta agar terdakwa di jatuhi hukuman seringan- ringannya kerena terdakwa mengaku khilaf dan sudah meminta maaf kepada media dan ormas islam (MUI Dan PWNU),” tegas feni Arsih kuasa hukum terdakwa.
Ketika Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Nanang Karuniawan untuk melakukan pembelaan, terdakwa dengan nada menangis meminta agar Majelis Hakim memutus seringan-ringannya. “Saya tidak tahu kalau itu kaligrafi dan lafad Allah, saya mengaku khilaf dan tidak akan mengulangi. Kasihan anak-anak saya karena yang satu akan menghadapi Unas. Dengan adanya kejadian ini, kami sekeluarga malu atas apa yang saya lakukan. Mohon di hukum seringan-ringannya,” ujar Nanang sambil mengusap air matanya.
Atas Pledoi ini, Tim Jaksa Penuntut umum yakni Yudhi Thesar Prastya, Lila Yurifa Prihasti dan Hadi Sucipto telah menyiapkan repliknya. Pada Intinya, jaksa menyatakan tetap pada tuntunya. dimana disebutkan bahwa benar apa yang dilakukan oleh terdakwa nanang Karuniawan merupakan pelanggaran dari Pasal 156 huruf a KUHP. bahwa benar tedakwa telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf pada umat muslim melalui MUI dan PWNU dan telah meminta maaf melalui media.
“Kami tetap pada tuntutan Majelis Hakim, ” tegas jaksa Lila Yurifa Prihasti.
Sidang Akhirnya ditunda hari Senin tanggal 29 februari dengan agenda putusan. (Rohim/K1)
