Forum Kota (Forkot) menilai kebijakan PT Freeport Indonesia menetapkan sembilan desa di dua kecamatan Kabupaten Gresik sebagai ring 1 proyek smelter masih terlalu kecil. Karena itu, mereka mendesak agar jangkauan wilayah diperluas, sebab keberadaan proyek strategis nasional itu seharusnya bisa menampung lebih banyak desa.
Sebelumnya.
PTFI secara resmi mengumumkan sembilan desa yang ditetapkan masuk ring 1 proyek smelter di Kawasan Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) Manyar Gresik. Meliputi 5 desa di Kecamatan Manyar (Manyar Sidorukun, Manyarejo, Manyar Sidomukti, Karangrejo, dan Banyuwangi) dan 4 di Kecamatan Bungah (Bedanten, Tanjung Widoro, Kramat, dan Watuagung).
Ketua Forkot Gresik, Haris S Faqih menduga penetapan 9 Desa di dua kecamatan sebagai ring 1 proyek smelter tersebut hanya akal-akalan PT Freepot Indonesia untuk meminimalisir distribusi dana corporate social responcibility (CSR) di kemudian hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu tidak adil untuk masyarakat yang terdampak secara langsung atas keberadaan proyek Smelter di Gresik,” tegas Bogel, sapaan akrab Haris S Faqih.
Menurutnya, jika landasan penetapan desa ring 1 proyek smelter ditentukan berdasarkan radius. Maka, seharusnya ada 14 sampai 16 desa yang terdampak secara langsung keberadaan proyek smelter.
“Kalau landasannya adalah radius harusnya ada 14-16 Desa yang menjadi ring satu proyek smelter. Seperti Desa Leran, Desa Gumeno, Desa Peganden, Betoyo guci, Betoyo kauman harusnya masuk ring satu,” bebernya.
Pihaknya meminta PT Freeport Indonesia agar menelaah kembali hasil kajiannya terkait jangkauan wilayah desa yang masuk ring 1 proyek smelter.
“Kalau itu tetap di teruskan forkot akan membangun konsolidasi secara bersama dengan warga, untuk menelaah dan menyikapi perihal itu,” tutupnya. (Har)
