BP MIgas Dan Dirjen Keuangan Nunggak 7,1 M Pada Pemda Gresik

- Editorial Team

Rabu, 1 Juli 2009 - 13:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengirim surat kepada BP Migas dan Direktorat Jendral Keuangan untuk menyelesaikan dana bagi hasil migas yang belum terbayar sebesar Rp7,1 miliar.
seperti ditulis Antara hari ini, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik, Yetty Sri Suparyaty, Rabu, mengatakan, atas seizin bupati, pihaknya telah melayangkan surat terkait keterlambatan pembayaran bagi hasil migas oleh sejumlah operator migas di Gresik.

“Surat itu, hari ini (1/7) sudah kami kirimkan, dan kami berharap pihak terkait segera meresponnya,” katanya menegaskan.

Pasalnya, akibat keterlambatan pembayaran bagi hasil migas, menyebabkan target Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik tahun 2008 dari bagi hasil migas yang ditargetkan Rp12,1 miliar, ternyata hanya terbayar 41,3 persen, karena 58,7 persen atau Rp7,1 miliar sisanya hingga kini masih belum terbayar.

Terhambatnya pembayaran tersebut, lantaran adanya perubahan Surat Edaran (SE) dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang pelaksanaannya molor, karena menyesuaikan regulasi.

Yety mengakui, pembayaran bagi hasil migas tersebut memang kerap tersendat, kendati demikian pihaknya memastikan bahwa bagi hasil migas ini setiap tahunnya bakal meningkat.

Jika tahun 2008 hanya Rp12,1 miliar, pada 2009 ini bakal naik menjadi Rp19 miliar, dengan catatan harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Estimasi tersebut telah sesuai dengan dengan penghitungan harga minyak sebesar 45 dolar AS per barel.

Menurut Yety, pendapatan sebesar itu baru dari Hess saja, jika operator seperti JOB PPEJ sudah beroperasi maka akan mengalami peningkatan lebih dari estimasi yang ditargetkan itu.

Baca Juga :  Hari Anti Korupsi Kejari Gresik bagi-bagi Minuman

Sementara itu, meskipun belum terbayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Husnul Khuluq mengatakan, tagihan Rp7,1 miliar yang tersendat tersebut tidak bisa dikatakan tunggakan.

Terhambatnya pembayaran hasil migas ini terjadi, karena adanya perubahan SE Menkeu tentang bagi hasil migas yang turun pada Desember 2008 lalu. Menurut Sekda, pelaksanaannya biasanya molor, karena regulasinya juga ada perubahan.

“Saya menjamin bagi hasil tersebut tidak bakal hilang lantaran adanya perubahan SE dan regulasi, apalagi kami sudah mengirimkan surat tagihan kepada BP Migas, dan Dirjen Keuangan,” katanya.

Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Petrokimia Gresik Tumbuh di Usia 53 Tahun
Gresik Luncurkan Desa Migran EMAS Pertama di Jatim
Gudang Sub Kon PT Hailiang di JIIPE Terbakar
Pelajar Manyar Tewas Tertabrak Truk di Cerme
Petrokimia Gresik Kirim 54 Taruna Makmur Dukung Regenerasi Petani
Akhir Pelarian Midhol Otak Pembunuhan Di Imaan Dukun
Petronite Fest 2025 Angkat UMKM dan Gairahkan Ekonomi Gresik
Remaja Jatuh ke Sumur 35 Meter di Pongangan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 23:25 WIB

Petrokimia Gresik Tumbuh di Usia 53 Tahun

Jumat, 11 Juli 2025 - 16:54 WIB

Gresik Luncurkan Desa Migran EMAS Pertama di Jatim

Sabtu, 5 Juli 2025 - 02:05 WIB

Pelajar Manyar Tewas Tertabrak Truk di Cerme

Rabu, 2 Juli 2025 - 20:32 WIB

Petrokimia Gresik Kirim 54 Taruna Makmur Dukung Regenerasi Petani

Minggu, 29 Juni 2025 - 23:57 WIB

Akhir Pelarian Midhol Otak Pembunuhan Di Imaan Dukun

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Sekolah Rakyat Gresik Mulai Berjalan Agustus 2025

Sabtu, 12 Jul 2025 - 00:10 WIB

BISNIS

Petrokimia Gresik Tumbuh di Usia 53 Tahun

Jumat, 11 Jul 2025 - 23:25 WIB

Kabupaten Gresik meluncurkan program Desa Migran EMAS

Keluarga

Gresik Luncurkan Desa Migran EMAS Pertama di Jatim

Jumat, 11 Jul 2025 - 16:54 WIB

Kriminal

Penemuan Mayat Membusuk di Bukit Desa Suci Gegerkan Warga

Kamis, 10 Jul 2025 - 23:02 WIB