Gresik Migas Merugi, Haruskah Ditutup

image

Kabargresik_ Tahun 2016  menjadi tahun penentu nasip bagi perusahaan Gas milik BUMD Kab Gresik. Karena tahun ini menjadi tahun keprihatinan bagi PT Gresik Migas, untuk menjaga agar dapat hidup saja susah. Data yang diperoleh kabargresik.com,  sejak Januari 2016 kemarin sudah merugi hingga Rp435 juta sebulan.

Krisis  Gresik Migas dimulai tahun lalu. Sejak Mei 2015, sudah tidak lagi bisa menyerap atau menjual 14 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) dari total 17 MMSCFD pasokan gas yang diberikan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).

Menurut direksi, ini setelah mencuatnya kasus suap Media Karya Sentosa (MKS) yang melibatkan Fuad Amin mantan Bupati Bamgkalan.

Dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang sudah habis 31 Desember 2015 lalu, alurnya gas dari PHE WMO selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diberikan ke Gresik Migas. Kemudian oleh Gresik Migas dijual ke PT Surya Cipta Internusa (SCI).

Oleh SCI gas diteruskan ke MKS hingga akhirnya sampai pada end user, yaitu PT PLN Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit Pelayanan (UP) Gresik. “Karena MKS terkena kasus, gas tidak terserap,” ujar Haryadi, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Gresik Migas, saat hearing dengan Komisi B DPRD Kabupaten Gresik, beberapa waktu lalu.

Selain itu, 23 Oktober 2015 terbit Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Aturan itu mengharuskan trader seperti Gresik Migas harus memiliki infrastruktur atau pipa hingga end user.

“Mestinya dalam aturan, PJBG harus kembali dibahas enam bulan sebelum kontrak habis. Tapi saat pertengahan tahun lalu diajukan untuk pembahasan, Dirjen Migas (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) tidak merespon. Tiba-tiba muncul Permen itu,” katanya.

Bahkan, sampai kontrak PJBG habis tanggal 31 Desember 2015, belum ada persetujuan dari Dirjen Migas untuk PJBG. Dan dari informasi yang didapat legal pasokan gas yang diberikan PHE WMO kepada Gresik Migas hingga saat ini bukan PJBG, tapi Kesepakatan Bersama (KB).

Permen itu imbasnya pada seluruh BUMD bidang migas. Padahal, ujarnya, Gresik Migas satu-satunya BUMD yang memiliki Gas Matering Station (GMS) di Sidorukun, Gresik. “Lainnya sama sekali tidak punya infrastruktur itu, dan mereka sudah pada mati,” ujarnya.

Akibatnya, suplai gasnya sedikit. “Pasokan gasnya turun drastis dari 17 MMSCFD menjadi 3 MMSCFD,” ujar Prisdiyanto Wiwoho, Divisi Teknis dan Operasioal PT Gresik Migas.

Selain pasokan sedikit, tambah dia, margin yang diterima Gresik Migas juga sangat tipis. “Saat ini PHE WMO meminta harga 7,99 dollar AS (Amerika Serikat) per MMBTU, tapi bagi kami itu terlalu mahal. Harga pada kontrak sebelumnya saja 7,11 per MMBTU,” ujarnya.

Tapi, lanjut Prisdiyanto, untuk kepentingan tagihan saat ini menggunakan harga 7,45 dollar AS per MMBTU. “Padahal kita menjualnya dengan harga 8,1 dollar AS. Marginnya hanya 0,65 dollar AS pe MMBTU,” jelasnya.

Prisdiyanto menambahkan, kesepakatan harga dengan PHE WMO yang nantinya muncul akan berlaku surut. “Jadi jika nanti deal 7,65 dollar AS per MMBTU, kita tinggal menambah kekurangannya saja,” terangnya. “Sampai sekarang penagihan kita pada SCI 8,1 dollar AS,” tandasnya kembali.

Menurut dia, anjloknya pasokan gas yang diterima Gresik Migas dari PHE WMO karena tahun lalu tidak mampu menyerap semua.

“Tahun 2014 sebenarnya kita dapat additional 8 MMSCFD, yang kemudian kontrak additional itu habis. Jadi tinggal 17 MMSCFD tahun 2015. Tapi dari 17 MMACFD itu, 14 diantaranya melalaui MKS. Dan MKS tersandung masalah,” ungkapnya.

Meskipun tidak terserap, ujar Prisdiyanto, pihaknya tetap diminta membayar pinalti. “Karena pasokan kita sekarang sangat seledikit, 14 MMSCFD gas yang tidak terserap sejak Mei tahun lalu kita minta kembali, ini masih kita lobi,” ujarnya.

Saat ini dia meminta Kepala Daerah dan Legislatif menggunakan kekuatan politisnya untuk melobi PHE WMO agar mau menambah pasokan gas dan memberikan harga murah.

Nah, bisakah BUMD ini dipertahankan keberadaannya. Perlu inovasi produk dan kebijakan dari Gresik Migas sendiri agar mampu bertahan serta Bupati terpilih nanti  yang akan menjawab.

(Tik/K2)

About Editor02

Check Also

Benarkah E-Parkir Gresik Merugikan Jukir

Pemerintah daerah kabupaten Gresik bertekad untuk menutup kebocoran APBD dari parkir dengan memberlakukan parkir sistem …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *