Pengamat kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Sestiono Mindiharto mengkritik langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang dinilai lamban dalam menangani pandemik Covid-19.
“Pemkab Gresik seharusnya punya sense of crisis dalam situasi darurat Covid-19 seperti saat ini. Pemkab harus cepat cari terobosan dan merespons peluang-peluang untuk mengatasi sebaran Covid-19 di Kota Pudak yang kian masif,” ujar Sestiono Mindiharto, Kamis (16/7).
Ia lantas mencontohkan klaim Menkes RI Terawan Agus Putranto yang mengumumkan progres terkait penelitian vaksin Corona yang harus segera dikejar. “Meskipun klaim, tapi itu kabar baik, dan harus segera dikejar untuk kepastian dan kejelasannya,” jelas Kaprodi Kesehatan Masyarakat UMG ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai Pemkab Gresik kurang peka dengan persoalan Covid-19. Padahal vaksin Covid-19 yang diklaim Menkes Terawan Agus Putranto akan mendapat izin edar paling cepat pada awal 2021.
“Setidaknya pemkab sudah menangkap informasi itu. Ini kan upaya dalam memberi solusi. Hemat saya informasi itu harus dipastikan entah melalui Dirjen Layanan Kesehatan atau progres hasil uji coba vaksin oleh Kemenkes,” terang Sestiono.
Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani juga menyesalkan langkah pemkab yang menurutnya pasif dalam menangani sebaran Covid-19. Padahal, jumlah warga Gresik yang positif Covid-19 terus mengalami lonjakan setiap hari.
Tercatat, hingga Rabu (15/7), masyarakat Gresik yang positif Covid-19 mencapai 1.304 orang. Dengan rincian 112 orang meninggal dunia, 309 orang sembuh, dan 883 orang dalam perawatan.
“Dari total 1.304 pasien positif Covid-19, perbandingan yang sembuh sangat jomplang. Yang sembuh baru 309 orang, sementara yang dirawat masih 883 orang,” ungkap politikus PKB ini.
Untuk itu, Gus Yani mendesak Pemkab Gresik segera melakukan terobosan agar sebaran Covid-19 segera bisa dihentikan. “Bagi kami kesehatan dan keselamatan masyarakat Gresik adalah prioritas. Karenanya jika progres terkait vaksin itu sudah ada, maka wajib hukumnya seluruh masyarakat Gresik mendapatakan vaksin gratis,” pinta Gus Yani.
Gus Yani juga menyinggung sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Gresik yang terpapar Covid-19, bahkan di antaranya meninggal. Menurutnya, pemkab harus segera melakukan langkah proteksi untuk pencegahan dengan didukung anggaran.
Ia meminta pemkab mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19 pada pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2021. “Dengan mengalokasikan anggaran di RAPBD 2021, paling tidak ada keseriusan dari pemkab untuk menjamin keselamatan warganya. Sehingga Gresik yang semula zona merah bisa segera kembali menjadi zona hijau dan masyarakat terbebas dari virus Covid-19,” pungkasnya.
