Kabargresik_ Jajaran Direksi PT. Petrokimia Gresik (PKG) melakukan kegaiatan refleksi tahunan dengan menggelar desimenasi atau dialog bersama dengan pihak media pada Senin siang (13/1/2014), di Wisma Petrokimia Kebomas.
Dalam acara seminasi tersebut dihadiri oleh puluhan jurnalis Gresik juga dari luar Kabupaten Gresik. Dihadapan awak media, Direktur Utama PKG, Ir. Hidayat Nyakman, MSIE, MA menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan.
Terkait dengan pernah terjadinya keterbatasan pupuk yang pernah terjadi pada 2013 lalu, diterangkan Nyakman bahwa keterbatasan pupuk tersebut dikarenakan bukan pada pola penyediaan pupuk bagi petani saja, namun lebih pada lemahnya dan pengetahuan petani terkait cara penggunaan pupuk yang efektif dan efisien,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masyarakat kita dalam menggunakan pupuk kebanyakan masih belum menggunakan komposisi 5-3-2 atau 500 kg pupuk Organik, 300 kg pupuk Urea dan 200 kg pupuk Phonsa untuk 1 hektar lahan pangan” terang Nyakman.
Padahal, jika mekanisme penggunaan pupuk untuk setiap lahan pangan ini dilakukan dengan cara penggunaan 5-3-2 maka Nyakman menjamin tidak bakal ada keterbatasan pupuk lagi bagi 11 juta hektar lahan pangan Nasional. Nyakman juga berharap ada penyuluhan lebih intens terhadap Kelompok Tani.
Selain itu PKG juga mengkaui terdapat kendala dalam proses pendistribusian pupuk yang belum semua daerah di Indonesia yang mendapatkan SK. Bupati/Gubernur, “Dari 470 Kabupaten dan Kota di Indonesia, memang hanya 15 Bupati yang telah mengelurakan SK terkait dengan pendistribusian pupuk,” imbuhnya.
Pada tahun ini, PKG akan menerapkan sistem pendistribusian pupuk dengan istilah Rencana Definitif Kerja Kelompok (RRDK), sistem ini akan diandalkan pada tahun 2014,
“Kita tidak bisa menyalurkan atau melayani permintaan pupuk tanpa RDKK, dan kita akan meminta kerjasama dengan kementrian pertanian, juga dinas pertanian di daerah agar para petani memahami apa RRDK itu” pungkasnya.
Petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi ini disusun sebagai acuan bagi Kelompok Tani, Petugas Teknis/Aparat Pertanian dan stakeholder di daerah untuk menentukan rencana kebutuhan atau pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani, pengecer resmi dan distributor dalam pengadaan pupuk bersubsidi.
Dalam hal ini dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sangat diharapkan guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. (Chidir).
Editor: sutikhon
