Pemuda Muhammadiyah Gresik & Institut Faqih Usman melakukan penelitian secara daring terkait efektivitas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gresik. Hasilnya beberapa program pemerintah dianggap responden survey tidak efektif.
Pembatasan aktivitas orang ternyata selain dianggap efektif juga dianggap tidak efektif. Hal ini disebabkan karena peraturan yang tidak konsisten dan juga rendahnya kesadaran masyarakat. “Mungkin untuk bidang pendidikan efektif karena semua sekolah diliburkan, tapi tidak semua tempat ibadah meniadakan jamaah,” tambah Muhammad Manu, koordinator divisi Kampanye Isu. “Karena itu edukasi kepada masyarakat juga harus didorong lebih kuat lagi,” lanjutnya.
Publik Gresik terbelah antara mendukung dan menolak perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Demikian salah satu poin rilis Institut Faqih Usman bersama Bidang Riset dan Teknologi Pimpinan Daerah Pemuda muhammadiyah Gresik (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Poin penting dari survei ini adalah, publik terbelah saat ditanya apakah setuju PSBB diperpanjang. Di satu sisi menginginkan diperpanjang karena melihat tren yang terus naik, sebagian lain tidak setuju diperpanjang,” ujar Awan Aditama, wakil sekretaris eksekutif Institut Faqih Usman. Sebanyak 54,9% menyatakan tidak setuju PSBB diperpanjang, sedangkan 45,1% setuju PSBB diperpanjang.
Mengapa persepsi publik terbelah? Hal ini terkait dengan efektivitas penerapan PSBB dan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Gresik. Sebagian besar yakni banyak 43,2% memberikan angka tiga dari skala 1 sampai 5 untuk kinerja Gugus Tugas. Yang menilai tidak baik (angka 1) sebesar 17,3% sedangkan yang menilai baik hanya sebesar 3,1%.
“Ini artinya, jika PSBB diperpanjang karena tren kasus masih meningkat maka kinerja gugus tugas harus ditingkatkan,” lanjut Awan. Perbaikan kinerja ini dengan cara mempertahankan kinerja program yang dinilai baik dan memperbaiki kinerja program yang kurang baik.
Program penanganan yang dianggap efektif adalah pembatasan aktivitas orang (37,7%) dan tindakan medis (29,6%). Sedangkan dua program yang dianggap paling tidak efektif atau tidak berjalan baik dalam mencegah penyebaran Covid adalah pembatasan aktivitas orang (35,8%), penyaluran bantuan pemerintah (21,6%), dan pembatasan aktivitas usaha (20,4%).
Survei ini dilakukan secara daring dengan random sampling dan kuesioner tertutup pada periode 26-30 Mei 2020. Jumlah responden sebanyak 162 orang yang berasal dari 17 kecamatan (semua kecamatan kecuali tambak). Paling besar dari Kecamatan Manyar 22,2%, Kebomas 18,5%, dan Gresik 9,9%. Profesi responden terbesar adalah Pegawai Swasta 40,1%, disusul pelajar/mahasiswa 17,9%, dan Pengusaha/pedagang/persewaan 10,5%.[tik]
