Perusahaan minyak asing Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. bersedia menerapkan program CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial berdasar tuntutan perwakilan Aliansi Empat Desa, Pangkahwetan, Pangkahkulon, Banyuurip, dan Ngimboh.
Ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam dengar pendapat antara Komisi B DPRD Gresik, perwakilan warga di empat desa, Hess dan BP Migas, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Gresik, Kamis.
Ketua Komisi B DPRD Gresik, Hamim Mubhan, mengatakan, ada dua hasil kesepakatan penerapan CSR yang wajib dilakukan oleh Hess, yakni memberikan waktu kepada Hess selama dua bulan ke depan untuk merealisasikan penerapan CSR tahun 2008 lalu. Bentuk CSR disesuaikan dengan aspirasi warga di empat desa.
Sementara itu untuk realisasi CSR tahun 2009, Hess diminta menggelar rapat terbuka dengan masyarakat empat desa untuk menentukan kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh masyarakat, yang tentunya besaran jumlah CSR harus sesuai pagu dari BP Migas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Intinya harus ada keterbukaan dari perusahaan mengenai jumlah penghasilan yang diperoleh dengan besaran CSR yang disalurkan,” katanya.
Pihak Hess melalui Humasnya, Toni, berdalih, selama ini pihaknya belum menerapkan CSR karena kendala perusahaan, Namun, perusahaan enggan menjelaskan kendala tersebut.
Komisi B DPRD sendiri mengatakan bakal mengawasi penerapan CSR hasil kesepakatan bersama itu.
“Kesepakatan ini sebagai bentuk perjanjian kontrak realisasi CSR oleh perusahaan, yang nanti sewaktu-waktu Komisi B DPRD bakal menggelar sidak untuk mengecek sejauh mana penerapan CSR oleh Hess di masyarakat, apakah sudah sesuai atau tidak,” katanya.
Belum adanya realisasi CSR oleh Hess, sempat mengundang reaksi ratusan warga di empat desa. Mereka berbondong-bondong menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokir pintu masuk perusahaan di Kawasan Industri Maspion, 4 Mei 2009 lalu. Namun, aksi ratusan warga tidak sampai mengganggu aktifitas perusahaan.(Fachrur Rozi?antara)
