suyanto
Suyanto : Pembantu Rektor 1Universitas Gresik. (foto; fb)

Ini Pandangan Hukum Dekan Fak Hukum UG Terkait “Pelesir ” Pejabat Gresik Ke Malaysia

Suyanto : Dekan Fak Hukum Universitas Gresik. (foto; fb)
#

kabargresik.com  Masalah pelesir pejabat  Gresik ke Malasyia ternyata berbuntut panjang.  Simpang siur informasi terkait keberangkatan dengan dana pribadi atau menggunakan APBD masih saja bergulir, selain itu apakah Bupati dan rombongan izin Gubernur apa Tidak akhirnya terungkap.

Mengutip surabayapagi.com (22 /11) Pemda Gresik ternyata melakukan permohonan izin ke Gubernur Jatim untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN). Pemprov Jatim menerima pengajuan ijin PDLN Bupati Gresik untuk tanggal 17 – 19 November 2017 ke Malaysia.

Pemprov Jatim memastikan aturan main kunjungan kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun DPRD ke luar negeri harus atas ijin Gubernur. Ijin itu diberlakukan jika dalam hari aktif dan menggunakan APBD. Beny Sampir Wanto, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Timur mengatakan, aturan itu tertera dalam Permendagri 29/2017, ijin diajukan pada Gubernur tiga minggu sebelum kunjungan.

Sementara itu Dekan Fak Hukum Universitas Gresik  Suyanto saat dikonfirmasi (Rabo, 22/11) terkait pelesir para pejabat Gresik dalam tinjauan hukum mengatakan, pejabat yang pergi kemanapun pakai uang sendiri tidak masalah, namun agar tidak terjadi asumsi yang miring pihak yang pergi harus melakukan transparansi, “tunjukkan bukti-bukti kalau itu bukan dana dari APBD, Agen perjalanan bisa bantu untuk membuka ke Publik, itu atas nama siapa dan dikoordinir apa nggak” pinta Suyanto.

BACA JUGA : Percaya nggak Puluhan Pejabat Gresik Ke Malaysia Pakai Uang Pribadi

Suyanto juga mengatakan  harus adanya penelusuran mereka disana itu kepentingan Dinas atau tidak.

“Yang harus di telusuri adalah apakah mereka disana kegiatannya untuk kepntingan pekerjaan (dinas) jika kepentingan dinas, apakah lazim pakai uang pribadi ..?” tanya Suyanto.

Kegaduhan ini ternyata sudah diprediksi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Hal ini disampaikan Kasubag Humas dan Dokumentasi Su’udin saat dikonfirmasi kabargresik.com Minggu (19/11).

“Pak Bupati sudah memprediksi adanya kegaduhan ini, namun mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat TKI asal Gresik juga tidak diharapkan, maka undangan komunitas TKI tetap direspon namun dengan banyak catatan,” terang Suudin.

Undangan komunitas TKI Gresik di Malaysia akhirnya dihadiri, beberapa pejabat diajak bupati dengan catatan modal sendiri.
“Saya juga diajak, tapi karena modal sendiri saya tidak mampu ya akhirnya tidak ikut,” terang Udin, panggilan su’udin kepada wartawan ini (tik)

About Editor02

Check Also

AKD Jalin Kerjasama Dengan KWG Bangun Desa Mandiri

# Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik berkolaborasi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG)) membangun kemitraan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.