Kabar Gresik — Persoalan angkutan Over Dimension dan Over Load (ODOL) masih menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan aturan Zero ODOL demi keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan.
Menurutnya, angkutan ODOL menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan karena memberikan tekanan berlebih pada permukaan, struktur, dan pondasi jalan. Dampaknya, kualitas jalan menurun sehingga mengurangi kenyamanan, keselamatan, serta efisiensi pengguna jalan.
“Gresik adalah kota industri. Saya mendukung penerapan Zero ODOL, namun pemerintah pusat harus mengatur tarif jasa angkut berdasarkan jenis muatan, beban, dan jarak tempuh. Hal ini penting agar iklim usaha jasa angkut tetap terjaga dan kesejahteraan sopir juga terlindungi,” ujar Syahrul Munir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, penegakan aturan Zero ODOL tengah disosialisasikan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan bersama kepolisian di Gresik. BPTD Jawa Timur menegaskan bahwa kendaraan ODOL bukan hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
Penegakan aturan dilakukan dalam tiga tahap, yakni:
-
Sosialisasi: 1–30 Juni 2025
-
Peringatan: 1–13 Juli 2025
-
Penegakan hukum (Operasi Patuh): 14–27 Juli 2025
Pemerintah juga akan membatasi pergerakan kendaraan ODOL di kawasan rawan seperti pelabuhan, kawasan industri, dan ruas tol.
Sebagai catatan, pengaturan tarif angkutan barang belum diatur secara rinci. Dalam Pasal 184 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), disebutkan bahwa tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan. Hal ini berbeda dengan angkutan umum yang tarifnya ditetapkan pemerintah dengan batas atas dan batas bawah.
Penulis : Akhmad Sutikhon
Editor : Akhmad Sutikhon
