Beras bantuan sosial program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kwalitas pakan bebek yang ditemukan aktifis lembaga pemantau penyelenggara pemerintahan (LP3 NKRI) dan diviralkan dinsosial media mendapat respon Ketua DPRD Kab Gresik M Abdul Qadir. Dinsos Kab Gresik diminta segera melakukan investigasi.
“Kami mohon Dinsos tidak diam, segera membuat tim untuk menelusuri fakta yang ada dilapangan” pinta M Abdul Qodir saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/2021).
Qodir bahkan mempunyai data kalau bantuan dengan nominal Rp200.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat dibelanjakan dalam bentuk paket nominalnya tidak sampai Rp175.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya juga punya informasi kalau nilai barang kalau ditotal kurang dari Rp175.000”, terang Qodir lebih lanjut.
Qodir juga meminta Komisi 4 untuk segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan memanggil kepala Dinas Sosial.
“Komisi 4 segera agendakan hearing dengan Dinsos, biar masyarakat tidak terus dirugikan” pinta Politisi PKB ini.
Sebelumnya viral beras dengan kwalitas jelek dari bantuan sosial program BPNT di desa Morowudi Cerme.
Pasalnya, bantuan bagi masyarakat miskin itu diduga disimpangkan oleh oknum-oknum terkait. Bermula munculnya cuitan seorang netizen bernama Mas Memet yang menyampaikan curhatannya mengenai kualitas BPNT di akun Facebook-nya pada 7 Januari lalu.
Dia menulis kualitas beras BPNT menjadi makanan ayam dan bebek.
Curhatan ini kemudian mengundang beragam tanggapan dari lainnya sehingga menjadi viral. Dalam unggahan yang dibagikan di sejumlah grup Facebook, Mas Memet kesal dengan kualitas bantuan BPNT yang layak dijadikan makanan ayam dan bebek.
“Suplier NAKAL !!! memberikan barang tidak layak kpd KPM dan jumlah harga tidak sampai 200rb,” tulis akun Memet.
“Jangan sampai niat baik menjadi kotor. Ibarat warga sejatinya mendapatkan beras yang layak untuk dikonsumsi tapi realita mendapatkan beras pakan bebek karena ulah segelintir orang gila harta, ” tulisnya.
Lebih lanjut Mas Memet menulis, warga Gresik diam dan menerima bantuan dengan lega, karena dijanjikan kualitasnya akan diperbaiki kedepannya.
“Tapi kalo warga gresik mendapatkan masalah seperti itu, mungkin dengan dijanjikan kalau kedepan akan diperbaiki dengan memberikan barang/beras yang baik, dan itu mungkin sudah lega dan menerima,” lanjutnya.
Kabargresik.com menelusuri akun Mas Memet, Mas Memet adalah akun pribadi milik Khafidl aktifis lembaga pemantau penyelenggara pemerintahan (LP3 NKRI).
Saat dikonfirmasi dia mengiyakan dirinya memposting foto dan narasi penyelewengan bantuan BPNT di kecamatan Cerme.
Khafidl menemukan bantuan BPNT di desa Morowudi Cerme yang tidak layak konsumsi.
“Kami menemukan bukti barang yang disalurkan ke KPM BPNT tidak layak konsumsi, ini sangat disayangkan karena kalau tetap dikonsumsi KPM, maka kwalitas kesehatan KPM malah dikhawatirkan menurun” terang Khafidl, Senin (17/1/2022).
Dalam temuannya, Mas Memet mendapatkan bukti sisa penggunaan dari KPM.
Informasi yang didapat LP3 NKRI penyaluran di desa Morowudi pada tanggal 16 Desember berupa, Kacang hijau (1/4Kg), apel (1/2Kg), telur 10 biji, kentang (1/2Kg) dan Beras (15Kg).
Namun disayangkan beras yang dibagikan ternyata berbau dan cepat basi saat dia masak.
“Berasnya memang ada yang berwarna putih dan kuning, namun saat dimasak baunya tetap apek dan cepat basi” jelas Khafidl.
Bahkan temuan dilapangan LP3 NKRI, beras yang dibagikan dijual lagi oleh KPM untuk ditukar dengan beras yang layak.
” Informasinya beras yang ditukar itu dihargai 7000 per kilo” terangnya.
Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh saat diklarifikasi melalui pesan Whatsaap pada Selasa, (18/1/2022) menyatakan sudah mengumpulkan pihak-pihak terkait di kecamatan Cerme.
“Kesimpulannya berita yang beredar tidak benar, kita sudah mengumpulkan pihak-pihak terkait” kata Ummi.
Sayangnya Kadinsos tidak menjabarkan berita yang tidak benar versi mereka terkait kwalitas barang yang didapat KPM di desa Morowudi.
Saat didesak untuk menjelaskan ketidak benaran berita, Kadinsos malah mengalihkan pembicaraan.
Untuk diketahui, pada November 2021 lalu, BPNT di Gresik sempat menjadi sorotan publik karena diduga disunat oknum tertentu akibat tidak sesuai jumlah bantuan sebesar Rp 200.000.
Namun anehnya persoalan yang membelit masyarakat miskin ini tak juga disentuh oleh aparat penegak hukum. (Tik/ad)
