Kabargresik.com – Pejabat Pemkab Gresik selama tiga hari ini menjadi bulan-bulanan dibully warganya di sosial media karena bepergian ke Malaysia dengan alasan menghadiri undangan komunitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Gresik di Malaysia.
Puluhan pejabat Pemkab Gresik ini berangkat Jumat (17/11) dan kembali Minggu (19/11) dinihari.
Kegaduhan ini ternyata sudah diprediksi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Hal ini disampaikan Kasubag Humas dan Dokumentasi Su’udin saat dikonfirmasi kabargresik.com Minggu (19/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak Bupati sudah memprediksi adanya kegaduhan ini, namun mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat TKI asal Gresik juga tidak diharapkan, maka undangan komunitas TKI tetap direspon namun dengan banyak catatan,” terang Suudin.
Undangan komunitas TKI Gresik di Malaysia akhirnya dihadiri, beberapa pejabat diajak bupati dengan catatan modal sendiri.
“Saya juga diajak, tapi karena modal sendiri saya tidak mampu ya akhirnya tidak ikut,” terang Udin, panggilan su’udin kepada wartawan ini.
Su’udin juga tidak merinci siapa saja yang ikut rombongan ke Malaysia, namun memberi penjelasan kalau yang ikut diutamakan pejabat perangkat daerah yang terkait.
“Yang ikut diutamakan yang terkait dengan TKI diantaranya OPD Kesra, Disnakertrans,” tambah udin.
Menurut Su’udin, awalnya Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tidak mau merespon undangan tersebut, namun dengan banyak pertimbangan akhirnya dihadiri tapi dengan catatan yang ikut ke Malaysia modal sendiri.
Untuk berangkat ke Malaysia, pejabat harus merogo kocek sedikitnya 6juta rupaih.
Bupati Gresik ke Malaysia memberikan semangat kepada TKI di sana untuk tidak minder dan mendorong munculnya enterpreneur baru setalah pulang.
Sementara itu Ketua DPD Golkar Gresik H Ahmad Nurhamim seperti dikuti dari surabayapostnet menyatakan, pihaknya meminta kepada wakilnya di DPR untuk membuat forum klarifikasi terkait plesiran berjamaah pejabat Pemkab Gresik ke Malaysia.
“Saya sudah perintahkan Fraksi Golkar untuk membuat forum klarifikasi terkait liburan para pejabat yang ke Malaysia. Karena beritanya viral di medsos,” kata Nurhamim, Minggu (19/11).
Dikatakan Nurhamim, saat ini memang banyak konstituen yang menanyakan soal anggaran untuk berangkat ke Malaysia. Kalau memang itu adalah uang pribadi tidak jadi persoalan.
“Memang percaya atau tidak percaya soal uang pribadi yang digunakan itu repot. Harus dibuktikan, karenanya untuk menjawab pertanyaan masyarakat kita sudah memerintahkan Fraksi Golkar untuk membuat forum klarifikasi,” jelasnya.
Namun imbuh Nurhamim, jika memang menggunakan anggaran APBD maka akan berimplikasi luas. “Saya yakin jika menggunakan anggaran APBD pasti akan ada temuan,” tandasnya. (Tik)
