Kabargresik_ Proses penetapan Ketua fraksi DPRD Gresik dinilai cacat hukum dan produk legislasinya dikhawatirkan tidak sah. Pasalnya, proses penetapan tersebut melanggar Tata Tertib DPRD Tahun 2011.
Penegasan itu disampaikan politisi PKB Syaichu Busirie, kemarin. Menurutnya, dalam tatib, landasan penetapan ketua fraksi adalah rekomendasi masing-masing Fraksi partai bukan rekomendasi dari partai peserta pemilu. Mengingat, saat penetapan oleh Sekwan Hari Soerjono yang dibaca SK yang dikeluarkan Partai Politik.
“Dalam tatib pasal 35 landasan penetapan ketua fraksi adalah rekomendasi dari fraksi bukan dari partai. Namun, dalam paripurna penetapan fraksi dan kepemimpinan fraksi, setwan hanya memakai landasan rekomendasi dari parpol tanpa ada rekomendasi dari fraksi yang ada di parlemen,” ujarnya, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua F-PKB DPRD itu menjelaskan bahwa sudah sangat jelas landasan penetapan struktur fraksi adalah dari kesepakatan fraksi. Tetapi anehnya, pada paripurna kemarin ketua DPRD sementara hanya membacakan rekomendasi dari parpol yang dikeluarkan pengurus Parpol.
“Tidak ada landasan rekomendasi parpol, dalam tatib sudah jelas rekomendasi ketua fraksi berada ditangan anggota fraksi bukan partai,” ungkapnya.
Dikatakan, dengan adanya persoalan ini maka penetapan ketua fraksi adalah batal demi hukum. Sebab, landasan yang digunakan dalam SK Fraksi dipastikan salah kaprah. Tidak perlu digugat, kalau landasan salah berarti penetapan itu batal dan harus diulang, soalnya kalau dia tidak sah menjadi ketua fraksi maka seluruh kebijakannya ikut tidak sah.
Lebih lanjut, Syaichu menyatakan, DPRD adalah lembaga legislasi, jadi kesalahan penerapan hukum adalah kesalahan fatal. Sehingga, Setwan harus lebih bijak, jangan sampai kesalahan ini dibiarkan begitu saja.
“Kalau lembaga yang lain salah itu bisa dimaklumi, ini lembaga legislasi, masak hukum-hukum buatannya sendiri sampai salah dalam menerapkan,” kata dia.
Ia menambahkan, pihaknya baru bisa bersuara lantaran tatib juga baru dibagikan saat sidang paripurna. Sehingga, pihaknya baru tahu kalau ada kesalahan setelah mempelajari tatib di rumah.
“Bagaimana saya mau menegur, kalau tatib dibagikan saat acara sudah berlangsung,” imbuh dia.
Menyikapi hal itu, Sekertaris DPRD Gresik Hari Soerjono saat dikonfirmasi belum bisa menjawab kesalahan aturan dalam penetapan ketua fraksi. Pihaknya saat ini masih mempelajarai apa yang disampaikan salah satu anggota dewan tersebut.
“Masih saya pelajari, untuk bagaimananya nanti saya kabari lagi,” pungkas dia.( sik)
Editor: sutikhon
