Ribuan Buruh Kepung Pemkab Gresik

- Editorial Team

Kamis, 17 November 2016 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

rps20161117_142845_337.jpg

Kabargresik.com – Ribuan buruh kabupaten Gresik menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, mereka menuntut adanya kenaikan Upah Minumum Kabupaten (UMK) menjadi Rp. 3.700.000,- sesuai hasil survey yang di lakukan buruh beberapa waktu yang lalu dan sesuai amanat Dewan pengupahan kabupaten Gresik untuk hak layak hidup. siang ini Kamis (17/11/2016).

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Massa aksi tersebar dari berbagai elemen aliansi maupun organisasi buruh yang ada di kabupaten Gresik  mulai dari SPSI , KSPI, FSPMI dan lain sebagainnya. Mereka berkumpul dan menuntut keadilan bagi kaum buruh yang selama ini di tindas oleh pemodal.

Baca Juga :  Agar Batiknya Go Internasional Dekranasda Gresik Kerjasama Promosi Dengan PT Smelting

 

Buruh juga meminta mencabut UMK 2017 yang di usulkan pemkab Gresik ke pemprov Jatim sebesar Rp. 3.293.605,- dan mengganti dengan UMK Rp.3.700.000,-.

 

Para demonstran dalam aksinya juga meminta mengusir perusahaan yang masih menggaji karyawannya tidak sesuai dengan upah yang sudah di tentukan. “Masih banyak kawan buruh di gaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), usir perusahaan nakal dari Gresik” ucap Wanto orator dari FSPMI dalam orasi.

 

 

Tak hanya itu, massa buruh juga mendesak menolak PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan  pasalnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut tertulis kenaikan upah buruh tidak boleh melebihi 10% setiap tahunnya, Hal ini sangat merugikan buruh dan menguntungkan pemodal.

Baca Juga :  Ribuan Pekerja Akan Terdampak PSBB Sayangnya Serikat Pekerja Tak Pernah Diajak Berembuk

 

menurut pengakuan Rohmat (47) salah satu buruh yang mengikuti aksi tersebut berucap bahwa upah yang telah di ajukan pemkab belum bisa memenuhi kebutuhan yang semakin melonjak di kabupaten Gresik. “Pemkab harus adil dalam menyusun kebijakan, dan pengupahan harus melihat kondisi kebutuhan sehari-hari” ucapnya.

 

Para buruh mengancam jika tuntutan mereka tidak di penuhi, mereka akan menggelar aksi yang lebih besar lagi dan mengerahkan semua buruh untuk ikut menuntut keadilan demi terciptanya kesejahteraan bagi kaum buruh. (Akmal/k1)

Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUU Migas: Pertamina Didorong Jadi NOC Tunggal
Media Lokal Hadapi Krisis Bisnis, LMS 2026 Tawarkan Jalan Keluar
Damar Kurung Food Festival Kembali Dibuka, Hadirkan Kuliner hingga Lomba Anak
RUU Migas 2026: Pertamina Didesak Jadi BUK Migas Nasional
Kelangkaan BBM Di Bali, FSPPB Minta Tata Kelola Migas Dirombak
RUU Migas Kritis: BUK Tanpa Usaha Dinilai Ganti Baju
Media Lokal Khawatir Wacana Link Tax Ancam Trafik dan Pendapatan
Petrokimia Gresik Salurkan Rp100 Juta untuk Nelayan Lumpur
Berita ini 16 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:08 WIB

RUU Migas: Pertamina Didorong Jadi NOC Tunggal

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Media Lokal Hadapi Krisis Bisnis, LMS 2026 Tawarkan Jalan Keluar

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:32 WIB

Damar Kurung Food Festival Kembali Dibuka, Hadirkan Kuliner hingga Lomba Anak

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:26 WIB

RUU Migas 2026: Pertamina Didesak Jadi BUK Migas Nasional

Rabu, 14 Oktober 2026 - 00:57 WIB

Kelangkaan BBM Di Bali, FSPPB Minta Tata Kelola Migas Dirombak

Berita Terbaru

BISNIS

RUU Migas: Pertamina Didorong Jadi NOC Tunggal

Minggu, 25 Okt 2026 - 23:08 WIB

komunitas

Firdaus Diberhentikan PWI, SMSI Soroti Tata Kelola HPN

Jumat, 23 Okt 2026 - 09:01 WIB