kabargresik.com – kisruh klub sepak bola asal Gresik terus berlanjut setelah kasus terhutangnya gaji pemain yang sekarang masuk di pengadilan hubungan industrial dan belum menemukan titik temu ini, kini ratusan suporter Ultras mania melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kabupaten Gresik. Mereka menuntut Gresik United (GU) dikembalikan kepada warga Gresik Kamis (3/10).
Ketua suporter Ultras Gresik Toriqi Fajerin mengatakan pihaknya berkeinginan Gresik United bisa dikembalikan kepada rakyat.
“Kita sangat siap kalau klub sepak bola GU ini kembali biar busa maju sepak bola di Gresik’ ujar H Riki panggilan ketua Ultras ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam tuntutannya suporter Gresik meminta DPRD Gresik agar memediasi dengan memanggil pihak-pihak terkait, dalam hal ini meminta Manajemen PT persegres Joko Samudro untuk duduk bersama antara suporter manajemen dan pimpinan dewan.
Meminta DPRD Gresik agar mendesak pihak PT Persegres Joko Samudro untuk lebih professional dalam mengelola persepakbolaan di Kab. Gresik dengan memberikan Hak-hak Pemain yang selama ini belum terbayarkan, yaitu Gaji Tahun 2017 dan Gaji Tahun 2018.
Suporter Ultras mania meminta DPRD agar berkirim surat ke PSSI dan BOPI Supaya PT. Persegres Joko Samudro tidak boleh
mengikuti kompetisi bola apapun sebelum kewajibannya atas Hak-hak pemain yang belum terbayar.
Ultras mania akan memboikot seluruh pertandingan yang diikuti oleh PT. Persegres Joko Samudro karena Tidak Layak
mengelola persepakbolaan di Kab. Gresik
Ketua DPRD kab Gresik Fandi Ahmad Yani mengabulkan keinginan para supporter diantaranya DPRD akan memanggil manajemen PT Persegres Joko Samudro untuk duduk bersama.
“Kami akan undang pihak management duduk bareng pada Rano depan” ujar Yani.
DPRD kab Gresik juga mengirim surat kepada PSSI terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh manajemen PT persegres Joko Samudro dengan pemain. DPRD kabupaten Gresik juga sarankan untuk pelarangan bermain bagi klub persegres karena belum membayar hak-hak pemain yang saat ini ini sudah masuk ke ranah hukum. (Rek)
