Identitas “kota santri” Gresik kini dipertanyakan di tengah gempuran industrialisasi. Label yang selama ini melekat kuat pada wilayah berjuluk bumi wali itu rupanya tak pernah secara spesifik terukir dalam visi bupati mana pun, melainkan tumbuh organik dari masyarakat. Ironisnya, saat citra religius itu menguat di benak publik, fakta lapangan bicara lain: seluruh 18 kecamatan di Gresik kini telah memiliki “zona merah” miras dan prostitusi, seiring masuknya investasi yang membawa konsekuensi sosial tak terhindarkan.
Fakta pelik itu mengemuka dalam Diskusi Kopi Gresik Episode 3 bertajuk “Red Zone Gresik: Industrialisasi Menggeser Kota Santri” yang digelar Local Media Network (LMN) di Djuwana Caffe Dukun, Selasa, 28 Juli 2026. Di sana, Nur Faqih, Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Gresik, menegaskan bahwa predikat kota santri tak pernah terangkai dalam visi bupati mana pun dalam setiap kontestasi Pemilu. Padahal, wilayah Pantura Gresik selama ini dikenal memiliki fondasi keagamaan yang kuat dengan ratusan pondok pesantren dan tradisi religius yang masih hidup. Namun, Nur Faqih mengingatkan, perkembangan kawasan industri membawa konsekuensi sosial yang harus diantisipasi sejak dini. “Saya tidak menemukan visi kota santri dalam setiap Pemilu Bupati wakil Bupati di Gresik,” terang Nur Faqih yang pernah menjadi Anggota KPU Gresik.
Ancaman terbesar industrialisasi, menurutnya, bukan sekadar berdirinya pabrik, melainkan perubahan sosial yang akan mengikuti masuknya investasi dan pendatang dari berbagai daerah. “Ketika wilayah utara mulai dipadati pendatang, maka akan muncul budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nur Faqih menjelaskan, masyarakat Pantura perlu menyiapkan diri menghadapi era multikultural dengan memperkuat nilai Islam rahmatan lil alamin, toleransi, serta kemampuan beradaptasi terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama. Ia menekankan, masyarakat harus menjadi tuan rumah yang baik tanpa kehilangan identitas religius yang selama ini menjadi ciri khas Gresik.
Selain urbanisasi, ia juga menyoroti tantangan generasi muda di era digital. Penggunaan gawai, media sosial, dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif berpotensi menurunkan kepekaan sosial jika tidak diimbangi dengan budaya literasi dan kemampuan berpikir kritis. “Kalau otak tidak dibiasakan berpikir dan hanya menerima informasi secara instan, maka kemampuan analisis dan kepekaan sosial bisa menurun. Karena itu pendidikan, pesantren, sekolah, dan keluarga harus bersama-sama membimbing generasi muda,” katanya.
Sementara itu, Ahmad Musfis Salam, yang akrab disapa Gus Salam, seorang tokoh masyarakat Kecamatan Dukun, menegaskan bahwa industrialisasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman semata. Menurutnya, pesantren harus mampu beradaptasi dan mengambil peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi kebutuhan dunia industri.
Ia menyebut banyak pesantren di Gresik kini mulai membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan sebagai bentuk respons terhadap perubahan zaman. Langkah tersebut dinilai penting agar para santri memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. “Pesantren sudah mulai menjawab tantangan zaman. Banyak yang membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan agar para santri memiliki bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan,” ujar Gus Salam, salah satu pengurus Ponpes Al Karimi Tebuwung Dukun.
Di sisi lain, Gus Salam mengingatkan bahwa industrialisasi juga memunculkan persoalan sosial baru, mulai dari perubahan pola pendidikan, berkurangnya pengawasan orang tua akibat jam kerja panjang, hingga tantangan moral di lingkungan masyarakat industri. Karena itu, pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga harus menjadi benteng moral dan pusat pembinaan karakter generasi muda.
Dari pengamatan Akhmad Sutikhon, penggagas Local Media Network, seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Gresik semuanya memiliki “zona merah” baik terkait minuman keras maupun prostitusi. “Dari pengamatan kita di lapangan 18 kecamatan di Gresik ini semuanya mempunyai titik merah. Dan pemilihan kecamatan Dukun sebagai lokasi diskusi ini karena daerah di Gresik Utara, Dukun punya banyak pesantren dan juga Dukun merupakan daerah zona merah yang tebal sekali,” ujarnya.
Agustin Halomoan Sinaga, Kepala Satpol PP Gresik, mengatakan perlindungan terhadap warga sudah dilakukan oleh Pemkab Gresik dengan terus melakukan razia di tempat-tempat yang disinyalir “zona merah” sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah. “Namun usaha kami ini perlu dukungan masyarakat, karena personel Pol PP sangat tidak ideal, pasukan kami idealnya 500 orang kalau di mapping seperti Kabupaten Gresik ini, dan lagi kita ini hanya ada di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan kami tidak punya, maka partisipasi aktif masyarakat sangat penting,” tutur Sinaga.
