kabargresik.com – warga yang biasa mendapatkan hasil quick count pada saat pemungutan suara belum selesai kini tak bisa lagi, Hal ini dikarenakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kini yang melarang hasil hitung cepat sementara pemilu diumumkan sebelum jam 15.00 Wib.
Padahal pada tiga pemilu terakhir, MK membolehkan quick count pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 sejak pagi hari, tapi tahun 2019 ini MK berbeda sikap.
Perbedaan sikap itu tecermin lewat putusan yang baru saja diketok, Selasa (16/4/2019), pagi tadi. Sembilan hakim MK memutuskan hitung cepat baru boleh dilakukan pukul 15.00 WIB.
“Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Menolak permohonan provisi pemohon 1-6 untuk seluruhnya,” putus Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Selasa (16/4).
Menurut MK, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. MK mencontohkan di Amerika Serikat yang telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi.
“Perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara,” ucap Anwar dalam pertimbangannya.
Putusan MK yang membolehkan quick countmulai pukul 15.00 WIB itu tetap dihormati oleh penggugatnya.
Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) sebagai salah satu pemohon mengaku menghormati putusan MK itu.
“Kami hormati keputusan hakim, walau kami tidak setuju,” kata pendiri AROPI Denny JA.
Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK mengaku menerima putusan itu. Ia mengatakan akan terlebih dahulu melakukan pembahasan internal terkait putusan tersebut.
“Begini, ini adalah keputusan terakhir, keputusan final. Kami akan membahas secara internal, akan mengambil langkah yang akan harus kita lakukan. Karena kita harus mempersiapkan baik quick count ini. Pada prinsipnya, kami menerima keputusan Mahkamah Konstitusi tertinggi di Indonesia,” kata Ishadi SK. (Dct/rik)
