kabargresik.com – Pemerintah pusat melalui Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad memberikan apresiasi berupa penghargaan bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.
Selain Penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Gresik dan 10 Kabupaten yang lain di Indonesia pada Senin kemarin di Plaza Insan Berprestasi lantai I Gedung A Kemendikbud Jakarta. Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim menjadi salah satu pembicara pada dialog Nasional yang bertema Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas).
“Kesempatan ini adalah sebuah prestasi Kabupaten Gresik dibidang pendidikan. Kami berharap prestasi ini dapat memotivasi agar dinas Pendidikan Gresik konsisten dalam program peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar” ujar Qosim kepada Kepala Bagian Humas dan protocol Pemkab Gresik Suyono (21/11/2017) di kantornya.
Seperti yang disampaikan Suyono, saat dialog Nasional kemarin Wabup Qosim yang juga mantan pendidik, Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan itu memaparkan berbagai hal tentang kiprahnya saat menjalani profesi sebagai pendidik. Qosim juga menjelaskan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan para pengusaha di Gresik. “Kami berhasil mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan serta berbagai sarana dari beberapa perusahaan di Gresik” ungkap Qosim.
Keadaan ini sempat mebuat beberapa perwakilan dari berbagai kabupaten kota di Indonesia banyak mengajukan pertanyaan tentang cara-cara mendekati pengusaha. satu persatu Qosim menjelaskan kita-kiatnya sehingga mendapat bantuan bis sekolah, buku perpustakaan serta bantuan yang lain.
pada akhir paparan Wabup berharap, agar standard pelayanan Pendidikan harus berkualitas dengan merata di semua wilayah. “Caranya harus mengikutsertakan dunia usaha yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya dengan pengadaan sarana dan prasarana serta berbagai bantuan yang dibutuhkan untuk perkembangan dunia Pendidikan” tambahnya mengulangi keberhasilan yang dibangun Gresik.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Mahin menyatakan berbagai langkah sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir. Hal ini seperti yang diinginkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Kami menerapkan standard pelayanan minimal untuk Dikdas dari implementasi 27 indikator tingkat SD/MI, 14 Indikator SMP/MTS, dan 13 indikator tingkat satuan sekolah.
“Beberapa indikator itu misalnya gurunya cukup atau tidak, kapasitas kemampuan guru memenuhi standar tidak, aspek fasilitas, kecukupan ruang kelas, ketersediaan buku,” kata Mahin menyampaikan arahan direktur Dikdas. Mahin mencontohkan indikator SPM misalnya soal komposisi murid dalam satu tombongan belajar yaitu 32 siswa di tingkat SD/MI, dan 36 siswa di tingkat SMP/MTS.
“Memang tujuan program ini baik yaitu meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota secara merata dan manajemen di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM” tambahnya. (Tik)
