Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik resmi menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD untuk tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat payung hukum pembangunan daerah, meski satu usulan regulasi terpaksa dibatalkan karena dinilai berpotensi tumpang tindih.
Empat regulasi yang disahkan tersebut merupakan usulan dari sejumlah komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik. Aturan tersebut mencakup pengembangan kawasan perdesaan, penyelenggaraan keolahragaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan.
Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda, menjelaskan bahwa seluruh Raperda yang disetujui telah melewati tahapan penyelarasan yang ketat demi menjamin kepastian hukum saat diterapkan di masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” ujar Huda.
Rincian empat Raperda inisiatif yang ditetapkan tersebut meliputi:
Raperda Pengembangan Kawasan Perdesaan (Usulan Komisi I): Bertujuan mendorong pembangunan antardesa secara terpadu dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024.
Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan (Usulan Komisi II): Berfungsi memperkuat tata kelola dan pembinaan olahraga daerah secara berkelanjutan sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Usulan Komisi III): Berfokus pada pelayanan dasar wajib, meliputi percepatan response time, penguatan SDM, integrasi standar proteksi kebakaran nasional, pemberdayaan relawan, hingga digitalisasi pemetaan risiko.
Raperda Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Usulan Bapemperda): Menjadi pedoman hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan di masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Gresik memutuskan untuk tidak melanjutkan satu Raperda usulan Komisi IV, yakni Raperda tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja.
Huda membeberkan, pembatalan tersebut terjadi setelah Kementerian Hukum menemukan bahwa Kabupaten Gresik telah memiliki dua Perda terkait ketenagakerjaan, yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun 2022.
“Hasil harmonisasi menyarankan agar dilakukan penataan dan penyusunan ulang regulasi yang sudah ada. Substansi kebutuhan dunia kerja nantinya diintegrasikan ke dalam Perda lama, sehingga tidak menimbulkan fragmentasi pengaturan melainkan memperkuat efektivitas kebijakan daerah,” tutup Huda.











