DPRD dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mensepakati melanjutkan pembahasan 6 rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa (usulan) DPRD dan inisiasi eksekutif (Pemkab Gresik).
Kesepakatan tersebut tertuang dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi terhadap Raperda inisiatif eksekutif, dan pendapat bupati terhadap Raperda prakarsa DPRD, di Ruang Paripurna DPRD Gresik, Rabu (30/6/2021).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah didampingi Ketua Much. Abdul Qodir, serta Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan. Sementara bupati mengikuti paripurna secara virtual dari Kantor Bupati Gresik.
Adapun ke-empat raperda prakarsa DPRD, yakni raperda prakarsa Komisi I yang mengusulkan raperda tentang desa wisata. Komisi II mengusulkan raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan. Komisi III mengusulkan Raperda tentang layanan persampahan dan kebersihan, dan Komisi IV mengusulkan Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Sementara kedua Raperda inisiasi eksekutif, yakni raperda tentang perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan raperda tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Dua raperda inisiasi eksekutif itu bakal dilanjutkan pembahasannya, setelah 7 fraksi DPRD melalui juru bicaranya masing-masing membacakan PU dan memberikan persetujuan.
Hal serupa juga terjadi dengan 4 raperda prakarsa DPRD. Pembahasannya bisa dilanjutkan setelah bupati menyampaikan tanggapannya untuk kelanjutan pembahasan. (ad/tik)
