Pusad Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PSDK) Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) dan Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya kembali merilis hasil survei kepuasan terhadap kepala daerah, praktik politik uang dan preferensi politik menjelang Pemilu 2024 di Dapil Lamongan-Gresik Selasa (2/1/24)
Kabupatenn Lamongan dan Kabupaten Gresik menjadi dua Kabupaten yang menarik diulas mengingat keduanya merupakan daerah strategis dengan masing-masing di Kab. Lamongan sebesar 1.044.776 DPT dan Kab. Gresik sebesar 964.053 DPT.
Sauqi Futaqi Peneliti Senior PSDK Unisda menjelaskan, sumber data berasal dari populasi pemilih berdasarkan data KPU Jatim tahun 2024. Sementara itu, teknik pengambilan sample memakai Multistage Random Sampling. Dimana, lokasi diambil di semua kecamatan di Lamongan – Gresik, sebanyak 27 Kecamatan di Lamongan dan 18 Kecamatan di Gresik.
“Masing-masing kecamatan diambil random di desa untuk dijadikan sample penelitian. Sampel tiap desa dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap desa yang dijadikan lokasi penelitian,”ujar Sauqi.
Menurutnya sebanyak 1.165 responden tersebar secara proporsional di Lamongan-Gresik, dengan margin tingkat toleransi (standart of error / d ) 2,8% dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah 95%. Sauqi mengatakan, kendali mutu dilakukan secara berlapis mulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan training enumerator, hingga validasi dan verifikasi pasca pengumpulan data. Periode Survei ini dilakukan 11- 25 Desember 2023.
Berdasarkan hasil survei tersebut, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepala Daerah di dua Kabupaten tersebut dengan presentasi berikut: Sangat Puas (16,6) Cukup Puas (43,2), Kurang Puas (24,2) dan Tidak Puas (16,0).
Sementara itu data kepuasan Kabupaten Gresik menunjukkan, Sangat Puas (13,7), Cukup Puas (66,7) Kurang Puas (17,8) dan Tidak Puas (1,7). Berbeda dengan Kabupaten Lamongan presentasi kepuasan lebih rendah yakni Sangat Puas (8,0), Cukup Puas (65,3), Kurang Puas (21,4) dan Tidak Puas (5,3).
Satria Unggul Wicaksana Direktur PUSAD Studi UM Surabaya menyebut, alasan masyarakat tidak puas atau kurang puas terhadap kinerja kepala daerah disebabkan oleh berbagai faktor. Infrastruktur dan Pembangunan (29,4), harga bahan pokok (16,2), transparansi dan akuntabilitas (12,2), Pendidikan dan kesehatan (11,4), tarif listrik (8,5), tenaga kerja (8,4), pariwisata (7,5), kriminalitas (5) lain-lain (1,4).
“Infrastruktur dan Pembangunan menjadi presentasi tertinggi dan menjadi alasan masyarakat tidak puas atau kurang puas terhadap kinerja kepala daerah kemudian disusul tidak stabilnya harga bahan pokok,”pungkas Satria. (Tik)
