Minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan membuka peluang terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
“Jumlah pengawas yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Gresik, hanya lima orang. Ironisnya mereka menangani sedikitnya 803 perusahaan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Gresik, Mochammad Agus, Minggu.
Ia mengatakan, sedikitnya jumlah pengawas itu berdampak pada semakin leluasanya perusahaan melakukan pelanggaran, karena pengawasan selama ini belum mampu menyentuh seluruh perusahaan.
Saat ini, pengawas dari disnaker hanya turun untuk mengawasi perusahaan yang telah memiliki laporan pelanggaran saja.
Selain itu, kata Agus, kurangnya tenaga pengawas mengakibatkan pengawasan menjadi kurang efektif, dan banyak yang terbengkalai.
“Untuk mengawasi satu perusahaan saja tidak cukup hanya dalam waktu satu atau dua hari, sedangkan jumlah perusahaan di Gresik hampir mencapai seribu perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Gresik, Moch Yajid mengakui jika jumlah tenaga pengawas di instansi yang dipimpinya saat ini masih minim, sehingga belum bisa menangani seluruh perusahaan yang ada di Gresik.
Terkait hal ini, pihaknya telah melaporkan ke Dirjen Ketenagakerjaan untuk meminta tambahan jumlah tenaga pengawas.
“Untuk mencetak seorang pegawai menjadi pengawas ketenagakerjaan tidak mudah, tidak semudah rolling pegawai seperti di dinas-dinas lainnya,” katanya.
Bahkan, lanjut dia, untuk mencetak tenaga pengawas diperlukan pembinaan terlebih dahulu, yang membutuhkan biaya cukup besar Rp60 juta per orang, untuk biaya diklat.
Selain itu, Yajid mengatakan, untuk menjadikan pegawai menjadi tenaga pengawas, khususnya pengawas kesehatan, dan keselamatan kerja (K3) diperlukan beberapa persayaratan, antara lain harus berlatarbelakang pendidikan teknik, dari golongan III, dan masa kerjanya minimal harus lima tahun.(ocid/antara)
