Kabargresik.com – Lambatnya Pengadaan seragam sekolah menjadi catatan khusus bagi Dewan DPRD Gresik. Wakil rakyat tidak ingin pada 2018 nanti seragam sekolah gratis molor kembali.
Untuk itu Wakil rakyat yang di DPRD Gresik akan memberikan pengawalan dan pengawasan lebih. Pasalnya pengadaan kain seragam ini sempat molor selama enam bulan hingga menjadi perbincangan di masyarakat.
Wakil ketua DPRD Syafik AM menilai kurang adanya profesionalitas pada lintas OPD. Sebab menurutnya mereka (OPD) terlihat saling melempar tanggungjawab.
“Tahun depan kami tidak bisa lagi main-main, meski sudah sering kami undang pihak Dinas Pendidikan dan penyedia lelang seperti ULP, namun tetap saja kurang maksimal,” terangnya saat jumpa pers di gedung DPRD Gresik, Jumat 29/12/2017.
Sementara pengadaan seragam sendiri baru kemarin (28/12) telah di turunkan dan sebagian tinggal mendistribusikan ke sekolah-sekolah SD dan SMP Negeri.
Terkait pengawasan pada seragam tahun depan (2018) Dinas Pendidikan akan memberikan seragam gratis pada siswa yang kurang mampu. Artinya semua siswa pada kelas nya, SD dan SMP Negeri dan Swasta.
Untuk mengantisipasi kurang validnya data masyarakat miskin, Dispendik akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik. Data tersebut merupakan proses pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Data pada TNP2K sendiri terbaru, sebanyak 7 ribu orang yang sudah masuk ke data base Bappeda.
“Rencana ini sudah kami paparkan ke DPRD saat Banggar, untuk RAPBD sebesar 139 milyar. Sedangkan rasionalisasi tambahan menjadi 201 milyar yang diperuntukkan tidak hanya seragam saja, Namun juga pada biaya guru honorer negeri swasta serta untuk pembagian biaya intensif guru swasta non sertifikasi dan biaya personal negeri swasta, ” pungkas Mahin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, saat dihubungi.- (tik)
