Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik menggelar pelatihan secara bergelombang mulai 13 hingga 30 Juni 2021 di Hotel Aston Inn GKB.
Kegiatan pelatihan ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Senin (14/6/2021). Tampak hadir pula Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir, Ketua AKD Gresik Nurul Yatim, Wakapolres Kompol Eko Iskandar, Danramil Kebomas, serta 18 camat se-Kabupaten Gresik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Gresik Gus Yani menyampaikan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan tidak ada lagi kegaduhan dan terjalin harmonisasi di pemdes. Semua pihak harus bersama-sama mewujudkan teamwork yang baik guna memajukan desa.
“Saya minta semua unsur desa mulai kades dan perangkat desa, BPD, dan komponen lain guyub bersatu untuk membangun desa. Dengan tujuan mensejahterakan warga,” kata Gus Yani, Senin (15/6/2021).
Semetara itu isu rencana Pemerintah Pusat melakukan pungutan pajak sembako dan pendidikan mendapat respon berbagai pihak.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani misalnya, orang nomor satu di Kabupaten Gresik tersebut mengaku tidak sependapat dengan rencana tersebut.
Karena, pungutan pajak itu dinilai sangat membebani masyarakat. Apalagi dalam siatuasi pandemi seperti saat ini, belum tahu kapan berakhir.
“Masyarakat saat ini butuh pemerintah yang tahu kondisi masyarakatnya di bawah,” kata Gus Yani usai membuka acara pelatihan di salah satu hotel Gresik, Senin (15/6/2021).
Yang perlu dipikirkan saat ini adalah, kesehatan, keselamatan masyarakat serta pemulihan ekonomi nasional. Hal ini harus dilakukan bersama-sama.
“Yang jadi prioritas sekarang tiga hal itu, maka harus dilakukan bersama-sama agar bisa terwujud dan berjalan seimbang,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Gresik, Syaiful Anwar mengatakan, wacana pajak terhadap sembako dan pendidikan sangat menyengsarakan masyarakat.
“Kami dengan tegas menolak pajak sembako dan pendidikan apalagi situasi seperti pandemi covid-19 begini. Pemerintah jangan berfikir income dari negara,” ujarnya.
Harusnya, lanjut Syaiful, pemerintah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. “Juga dengan pendidikan, harusnya pendidikan gratis, malah dikasih pajak,” tandasnya.(tik)
