Penanganan kali lamong terus dikebut oleh pemerintah daerah, untuk DPRD Gresik, Jawa Timur mendorong dengan menyetujui anggaran demi terwujudkan wilayah selatan bebas banjir.
Untuk tahun 2022 di DPUTR ada alokasi anggaran Rp 11 miliar untuk penanganan Kali Lamong dengan pengerukan. Kemudian, ada anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 61 miliar.
Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir menyampaikan sejak awal pihaknya mendukung penanganan Kali Lamong sesuai tugas dan fungsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komitmen kami, sudah tidak usah ditanya lagi. Kami siap membantu sesuai tugas dan fugsi DPRD,” katanya di Gresik pada Kamis (20/1/2022).
Dikatakan lebih jauh oleh Qodir, ploting anggaran besar untuk Kali Lamong ini tak terlepas dari peran dari legislatif untuk menyetujui anggaran (Budgeting) serta pengawasan dalam setiap kegiatan.
Pihaknya juga meminta, dinas terkait melakukan perencanaan dan konsep yang jelas, utamanya terkait pengerukan. Hal ini kata Qodir penting sehingga ada target serta penyelesaian sesuai perencanaan.
“Tinggal kami ini belum mendapat perencanaan, dan konsep yang jelas dari Pemda. Terkait yg akan dilakukan lebih lanjut setelah pembelian alat berat, dan pembebasan lahan di tahun 2021,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Achmad Hadi menambahkan dalam penyelesaian Kali Lamong memang dibutuhkan kolaborasi.
Kolaborasi antara, DPRD, Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), dibantu pihak ketiga yakni pengusaha dengan mengucurkan CSR untuk pengerukan kali lamong agar tak kembali meluap pada musim hujan.
“Alhamdulilah, hasilnya cukup bagus, pasca adanya penanggulan dan pengerukan saat Kali Lamong meluap kemarin durasinya tak lama. Jadi, cepat surut,” ungkapnya.
Lebih jauh Hadi menjelaskan, untuk penanggulan atau pembuatan parapet dilakukan secara bertahap.
Pada tahun 2021, telah dilakukan penanggulan sepanjang 1,5 km di wilayah Kecamatan Cerme, seperti di Desa Jono dan sekitarnya.
“Untuk parapet atau penanggulan di Desa Jono dan sekitarnya ada anggaran dari BBWS sebesar 98 miliar setelah lelang dari pagu Rp 100 miliar di tahun 2021,” paparnya.
Sementara untuk pengerukan dengan mengambil sedimentasi baik Kali Lamong maupun anak shngau telah dilakukan DPUTR di Kecamatan Cerme, Benjeng dan Bolongpanggang, baik dengan kontraktual maupun swakelala.
“Termasuk, ada bantuan dari pihak ketiga dari CSR (corporate social responsibility) perusahaan. Ini terus akan kami lakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran,” jelasnya.
Hadi mengaku belum tahu berapa ploting anggaran yang akan diberikan Kementerian PUTR untuk penanganan Kali Lamong di tahun 2022.
Ia berharap anggaran yang diberikan lebih besar dari tahun 2021, sehingga penanganan Kali Lamoang bisa lebih cepat.
“Saat ini, kami belum tahu berapa anggaran yang diberikan. Tapi pemerintah pusat itu sewaktu-waktu bisa lakukan pergeseran atau pengalian anggaran. Mudah-mudahan dapat tambahan,” tambahnya menanggapi DPRD Gresik mendukung penanganan Kali Lamong di Tahun 2022. (tik/ad)
