Open House Lebaran Tidak Berlaku Di Gresik

Bupati mempersilahkan PNS Pemkab Gresik untuk memanfaatkan libur lebaran dan cuti bersama dengan sebaik-baiknya. “libur dan cuti kali ini cukup panjang. Silahkan anda bersilaturahmi kepada keluarga dan sanak saudara. Tidak usah ‘ewuh pakewuh’ karena tidak mendatangi rumah atasannya”. Ujar Sambari serius. Bupati sendiri tidak mewajibkan bawahannya, untuk ‘sowan’ ke Pendopo.

“Kesempatan halal bihalal Pejabat dan PNS Pemkab Gresik, akan dilaksanakan saat masuk pertama di halaman Kantor Bupati Gresik. Saat itu jangan sampai ada karyawan yang tidak masuk. Kami tidak menerima apapun alasannya. Jangan beralasan tidak kebagian tiket kendaraan atau tidak ada kendaraan ” ujar Bupati me-warning peserta upacara yang terdiri para PNS Pemkab Gresik (17/8).

Menanggapi Himbauan Bupati Gresik terkait tidak adanya open house Bupati Gresik, Kabag Humas Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya menyatakan. Hal ini penting disampaikan mengingat selama ini ada pejabat yang merasa ewuh pakewuh ketika dia tidak unjung-unjung ke Bupati. Sementara ada pejabat lain yang sudah sowan. Bahkan ada yang merasa kurang sreg ketika dia telat sowan sementara yang lain sudah berbondong-bondong sowan di hari pertama lebaran.

Pernyataan Bupati ini berlaku untuk para staf yang ada di bawah, “Jadi jangan merasa ada semacam kewajiban untuk mendatangi rumah atasannya. Tapi kalau memang ada kesempatan, kami selaku pejabat tidak keberatan untuk didatangi. Namun kami tidak mewajibkan. Toh saat masuk hari pertama nanti kita akan mengadakan acara halal bihalal antar karyawan Pemkab Gresik.

Dikesempatan lain, Wakil Bupati, Drs. Mohammad Qosim, M.Si menyatakan dan mengijinkan pejabat menggunakan mobil Dinas untuk berlebaran. Pernyataan yang disampaikan melalui kabag Humas Pemkab Gresik ini terkait adanya perbedaan tiap daerah akan kebijakan penggunaan kendaraan Dinas untuk berlebaran.

Namun Wabup berharap agar pejabat yang menggunakan mobil Dinas tersebut meminta ijin dan memberitahukan pada atasannya. “ kami menghimbau kepada pejabat yang menggunakan mobil Dinas untuk menjaga dan merawat kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena apapun yang terjadi dengan kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pejabat pemegang kendaraan tersebut” ujar Qosim.(tik)