Perda Bumdes Payung Hukum Kemandirian Ekonomi

- Editorial Team

Kamis, 26 Oktober 2017 - 07:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Kabargresik.com – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memang mempunyai peranan vital dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di pedesaan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017.

Untuk mendukung perda teranyar itu, Anggota DPRD Gresik Fraksi Partai Demokrat, H. Suberi menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Gresik. Rabu (25/10/2017). 

Dalam paparanya, Politisi asal Desa Golokan Sidayu itu mengatakan pentingnya peranan Bumdes dalam menjalankan perekonomian di desa. Bahkan menurutnya, bumdes merupakan solusi untuk mensejahterakan masyarakat. 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masing-masing desa mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, kami berharap desa tidak menggantungkan pada dana dari pusat maupun daerah,” kata Suberi usai memberikan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2017 di desa Wadeng, Sidayu. 

Baca Juga :  Jl Harun Tohir 2018 Tak Bernasip Baik

Dirinya mencontohkan keberhasilan badan usaha milik desa (Bumdes) di salah satu desa di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah yang mempunyai usaha dibidang air mineral ber omset milyaran rupiah. 

“Kami mencontohkan di Kabupaten Karanganyar Jawa tengah itu terdapat salah satu desa yang bumdesnya baik hingga 6 Milyar per tahun padhal hanya usaha dibidang air mineral dalam kemasan,” ujarnya. 

“Saya kira desa-desa di Gresik seperti Wadeng ini bisa. karena, banyak juga disini yang memiliki usaha pupuk dan jika itu dikelola lewat bumdes malah bisa lebih bagus dan bisa menjadi penggerak perekonomian di desa ini,” tambah dia. 

Baca Juga :  Sejak 2012, RS Ibnu Sina Gresik Belanja Alkes Rp. 38,1 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Terkait perda nomor 3 tahun 2017, Suberi menyatakan sudah dibahas dengan rinci mulai dari Pendirian Bumdesa, Pengurusan dan pengelolaan Bumdesa hingga sistem pembinaan dan pengawasan Bumdesa. 

“Semuanya diperda itu sudah diatur. Kami berharap desa harus mandiri. Jika semua sudah memiliki bumdes maka desa akan tidak menggantungkan dana desa maupun dana hasil pajak,” harap Politikus Partai Demokrat itu. (Adv/mal/tik)

Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPRD Gresik Jadi Petugas Haji 2026 Dan Bayar Sendiri
DPRD Gresik Sahkan Tiga Perda Baru: Optimalisasi Aset & Layanan
Gresik Resmikan Landfill Mining, Olah Sampah Jadi RDF
APBD 2026 Gresik Fokus Layanan Dasar Warga
Sampah Kasur di Saluran Air, DPRD Desak Sanksi Tegas
DPRD Gresik Luncurkan “Kamis Aspirasi” untuk Aduan Cepat Warga
DPRD Gresik Soroti Efektivitas Modal Daerah di Gresik Migas
DPRD Dukung Digitalisasi KTP, Warga Gresik Diminta Aktif
Berita ini 21 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 25 Maret 2026 - 22:23 WIB

Ketua DPRD Gresik Jadi Petugas Haji 2026 Dan Bayar Sendiri

Jumat, 27 Februari 2026 - 15:35 WIB

DPRD Gresik Sahkan Tiga Perda Baru: Optimalisasi Aset & Layanan

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:52 WIB

Gresik Resmikan Landfill Mining, Olah Sampah Jadi RDF

Minggu, 7 Desember 2025 - 22:26 WIB

APBD 2026 Gresik Fokus Layanan Dasar Warga

Rabu, 12 November 2025 - 20:48 WIB

Sampah Kasur di Saluran Air, DPRD Desak Sanksi Tegas

Berita Terbaru

Muhammadiyah Gresik

MTs Mutu FC Kembali Bangkit, Juara 3 Skada Mulia Cup 2026

Senin, 30 Mar 2026 - 18:35 WIB

Muhammadiyah Gresik

Gebrakan Historis KOKAM Cerme: Jemput Pelantikan BPO dengan Semangat Baru

Minggu, 29 Mar 2026 - 15:32 WIB

Muhammadiyah Gresik

Halal Bihalal PCM Gresik Perkuat Sinergi Pendidikan

Minggu, 29 Mar 2026 - 06:31 WIB

Muhammadiyah Gresik

Halal Bihalal Muhammadiyah GKB, Rawat Fitrah Diri

Sabtu, 28 Mar 2026 - 21:31 WIB