Perda Bumdes Payung Hukum Kemandirian Ekonomi

- Editorial Team

Kamis, 26 Oktober 2017 - 07:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Kabargresik.com – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memang mempunyai peranan vital dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di pedesaan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017.

Untuk mendukung perda teranyar itu, Anggota DPRD Gresik Fraksi Partai Demokrat, H. Suberi menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Gresik. Rabu (25/10/2017). 

Dalam paparanya, Politisi asal Desa Golokan Sidayu itu mengatakan pentingnya peranan Bumdes dalam menjalankan perekonomian di desa. Bahkan menurutnya, bumdes merupakan solusi untuk mensejahterakan masyarakat. 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masing-masing desa mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, kami berharap desa tidak menggantungkan pada dana dari pusat maupun daerah,” kata Suberi usai memberikan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2017 di desa Wadeng, Sidayu. 

Baca Juga :  Khilmi : Penting Pelajar Teguhkan Prinsip Kebangsaan

Dirinya mencontohkan keberhasilan badan usaha milik desa (Bumdes) di salah satu desa di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah yang mempunyai usaha dibidang air mineral ber omset milyaran rupiah. 

“Kami mencontohkan di Kabupaten Karanganyar Jawa tengah itu terdapat salah satu desa yang bumdesnya baik hingga 6 Milyar per tahun padhal hanya usaha dibidang air mineral dalam kemasan,” ujarnya. 

“Saya kira desa-desa di Gresik seperti Wadeng ini bisa. karena, banyak juga disini yang memiliki usaha pupuk dan jika itu dikelola lewat bumdes malah bisa lebih bagus dan bisa menjadi penggerak perekonomian di desa ini,” tambah dia. 

Baca Juga :  Bupati Sambari Sejahtrakan Petani Ditengah Industrialisasi

Terkait perda nomor 3 tahun 2017, Suberi menyatakan sudah dibahas dengan rinci mulai dari Pendirian Bumdesa, Pengurusan dan pengelolaan Bumdesa hingga sistem pembinaan dan pengawasan Bumdesa. 

“Semuanya diperda itu sudah diatur. Kami berharap desa harus mandiri. Jika semua sudah memiliki bumdes maka desa akan tidak menggantungkan dana desa maupun dana hasil pajak,” harap Politikus Partai Demokrat itu. (Adv/mal/tik)

Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Serahkan Laporan Akhir RPJMD Gresik 2025–2029
Ketua DPRD Gresik Dorong Perlindungan Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan
DPRD Gresik Dukung Zero ODOL, Usulkan Regulasi Tarif Jasa Angkut
Ketua DPRD Gresik : Optimalisasi Aset Daerah Kunci Tingkatkan PAD Gresik
Plt Bupati Gresik Berangkatkan Qurban Runners 1K
Plt Bupati Gresik Jawab Pandangan Fraksi DPRD Terkait Ranperda RPJMD dan Pajak Daerah
Ketua DPRD Gresik Sidak Lokasi Banjir Bengawan Solo di Bungah, Soroti Perlunya Tanggul Permanen
Biaya Tasyakuran MAN 1 Gresik Jadi Sorotan, DPRD Minta Penjelasan
Berita ini 6 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 2 Juli 2025 - 22:41 WIB

DPRD Serahkan Laporan Akhir RPJMD Gresik 2025–2029

Rabu, 25 Juni 2025 - 20:49 WIB

Ketua DPRD Gresik Dorong Perlindungan Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 18 Juni 2025 - 17:23 WIB

DPRD Gresik Dukung Zero ODOL, Usulkan Regulasi Tarif Jasa Angkut

Jumat, 13 Juni 2025 - 23:31 WIB

Ketua DPRD Gresik : Optimalisasi Aset Daerah Kunci Tingkatkan PAD Gresik

Kamis, 5 Juni 2025 - 21:40 WIB

Plt Bupati Gresik Berangkatkan Qurban Runners 1K

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Sekolah Rakyat Gresik Mulai Berjalan Agustus 2025

Sabtu, 12 Jul 2025 - 00:10 WIB

BISNIS

Petrokimia Gresik Tumbuh di Usia 53 Tahun

Jumat, 11 Jul 2025 - 23:25 WIB

Kabupaten Gresik meluncurkan program Desa Migran EMAS

Keluarga

Gresik Luncurkan Desa Migran EMAS Pertama di Jatim

Jumat, 11 Jul 2025 - 16:54 WIB

Kriminal

Penemuan Mayat Membusuk di Bukit Desa Suci Gegerkan Warga

Kamis, 10 Jul 2025 - 23:02 WIB