kabargresik.com – Munculnya pusat perbelanjaan dan hotel baru di Gresik diharapkan mampu menambah pendapatan Asli Daerah (PAD), diantara pendapatan yang bisa di dapat adalah Parkir.
Untuk itu, Komisi II DPRD Gresik bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG) berencana melakukan studi banding ke Makasar.
Anggota Komisi II DPRD Kab Gresik Faqih Usman mengaku Pemda Gresik butuh inovasi dalam penanganan perparkiran sehingga kebocoran dan tidak tercapainya PAD dari Perparkiran akan teratasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemda harus kreatif biar retrebusi dan Pajak parkir bisa menjadi andalan,” pinta Faqih Usman, Politisi dari PAN.
sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengakui, bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor parkir, baik retribusi maupun pajak, sangat luar biasa. Terlebih, pasca bermunculan perhotelan, mall, restoran, dan sarana ekonomi lain.
“Potensi daerah ini harus dimaksimalkan dan bisa kita manfaatkan untuk kemajuan daerah,” ujar Nurhamim.
Nur hamim punya argumen khusus, berkaitan dengan ketidak mampuan OPD berwenang dalam menangani parkir. Ia pun berharap melalui studi banding tersebut didapat kiat-kiat dalam meningkatkan pendapatan parkir.
“Insyaalah ada jalan keluar dan kita bisa,” katanya.
secera terpisah, Ketua KWG M. Syuhud Almanfaluty menyatakan, studi banding ke Makasar sebagai upaya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.
“KWG dan DPRD akan lakukan studi banding ke Makassar. Di sana kami akan menggali kiat-kiat pemerintah Makasaar dalam menangani sektor parkir, sehingga berbuah PAD sangat besar,” ucap Syuhud, Sabtu (19/1/2019).
Pendapatan sektor parkir di Gresik tergolong masih kecil. Padahal, potensinya cukup besar. Ia kemudian mencontohkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum (PTJU) yang ditarget hanya Rp 1,8 miliar di 2018. Bahkan, target tersebut sudah direvisi berkali-kali oleh DPRD karena Dishub tak sanggup memenuhinya.
“Dari target awal parkir tepi jalan umum Rp 5 miliar. namun dalam evaluasi DPRD, Dishub tak mampu membukukannya setelah melihat potensi yang ada. Akhirnya pada Perubahan APBD 2018, target tersebut diturunkan menjadi tinggal Rp 1,8 miliar,” jelas Syuhud. (ADV)
