Pemerintah desa di Kecamatan Balongpanggang diminta mengajukan pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) berdasarkan panjang dan kondisi riil di lapangan. Usulan yang terpotong-potong dinilai dapat menghambat perencanaan pembangunan infrastruktur jalan.
Pesan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Gresik Komisi III, Achmad Kusrianto Pujiantoro atau Mas Anton, dalam kegiatan Monitoring dan Pengawasan bertema “Dampak Pembangunan Jalan Rabat Beton dalam Meningkatkan Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat” di Aula Lantai II Kantor Kecamatan Balongpanggang, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRD Gresik Komisi III, Ainul Yaqin Tirta Saputra, Camat Balongpanggang Nursalim, Kasi Kesra Kecamatan Balongpanggang Kholil, serta para kepala urusan (kaur) perencanaan desa se-Kecamatan Balongpanggang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mas Anton menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Menurutnya, pembangunan jalan dengan konstruksi rabat beton memiliki keunggulan dari sisi kekuatan dan ketahanan, terutama untuk mendukung aktivitas masyarakat di kawasan agraris seperti Gresik Selatan.
“Kenapa harus rabat beton? Karena kekuatannya jelas, lebih tahan lama, dan sangat cocok untuk daerah agraris,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah desa agar menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan data kondisi jalan yang akurat. Setiap desa perlu memiliki catatan panjang jalan, tingkat kerusakan, serta kebutuhan penanganan sebagai dasar pengajuan pembangunan.
Selain itu, pemerintah desa diminta memperhatikan peta jaringan jalan dan menyinkronkan data dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gresik. Langkah tersebut diperlukan agar usulan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Mas Anton mencontohkan penggunaan penanda warna pada peta jaringan jalan, seperti kuning dan ungu, untuk menunjukkan kategori atau lokasi tertentu. Ia menyebut Desa Ganggang dan Desa Klotok sebagai contoh wilayah yang perlu dicermati dalam pemetaan tersebut.
Terkait program JPD, ia menegaskan bahwa pemerintah desa sebaiknya mengajukan pembangunan berdasarkan panjang ruas jalan secara utuh, bukan membaginya menjadi beberapa bagian yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“JPD tidak akan terputus. Cara pengusulannya jangan dipotong-potong, tetapi ajukan sesuai panjang jalan yang sebenarnya. Misalnya panjang jalan mencapai dua kilometer, maka usulkan dua kilometer sekaligus,” tegasnya.
Ia secara khusus meminta para kaur perencanaan desa mempersiapkan usulan pembangunan untuk tahun 2028 secara cermat. Panjang ruas jalan yang diajukan harus sesuai kondisi riil agar perencanaan lebih terarah dan pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan.
“Untuk tahun 2028, saya minta para Kaur Perencanaan dalam menyusun usulan jangan sampai terputus-putus. Sesuaikan dengan panjang jalan yang ada di desa masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Balongpanggang Nursalim menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi harapan masyarakat. Meski sejumlah pembangunan telah berjalan, masih ada ruas jalan yang belum terselesaikan. Ia berharap pembangunan dapat berlanjut secara bertahap pada 2027.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Balongpanggang. Ia juga mengajak warga memanfaatkan jalan yang telah dibangun sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Harapan kami, dengan adanya pembangunan jalan ini, perekonomian masyarakat semakin meningkat. Kami juga berharap masyarakat ikut mengawasi dan menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat desa maupun kecamatan,” ungkapnya.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Mastitis, salah satu perangkat desa, mengusulkan agar ruas jalan yang belum tersentuh pembangunan rabat beton mendapat perhatian menjelang musim penghujan.
Ia berharap dinas terkait melakukan perawatan, pengurukan, atau perbaikan pada jalan yang kondisinya belum memadai. Langkah tersebut dinilai penting agar akses masyarakat tetap bisa dilalui dan kerusakan tidak semakin parah akibat hujan.
Melalui kegiatan monitoring dan pengawasan ini, DPRD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa diharapkan memperkuat koordinasi dalam menyusun prioritas pembangunan jalan. Infrastruktur yang direncanakan secara tepat dan dirawat secara berkelanjutan diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat Balongpanggang.











