Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan arah baru pembangunan kesehatan. Dalam Forum Kolaborasi dan Dialog Publik yang digelar Dinas Kesehatan Gresik bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG) di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Jumat, 5 Desember 2025, Bupati Fandi Akhmad Yani memaparkan strategi kesehatan yang menekankan pencegahan ketimbang pengobatan.
Pria yang akrab disapa Gus Yani itu menyebut paradigma kesehatan harus bergeser menuju layanan preventif yang mudah diakses masyarakat. “Kami terus mendorong masyarakat di kelurahan dan desa untuk rutin melakukan cek up kesehatan gratis di Puskesmas,” ujarnya, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik Mukhibatul Khusnah.
Ia menegaskan layanan pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol tidak dipungut biaya. Menurutnya, banyak warga enggan memeriksakan diri karena kurang informasi. “Konsepnya adalah pencegahan. Seringkali masyarakat bingung, takut mengecek kesehatan karena khawatir bayar, padahal ini gratis. Harus ada edukasi dari Puskesmas,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penguatan infrastruktur, hingga 2025 sebanyak 29 dari 32 Puskesmas telah memiliki fasilitas rawat inap. Tiga Puskesmas yang belum memenuhi standar diarahkan pindah lokasi agar layanan bisa merata. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) juga digenjot, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Gus Yani menyinggung tantangan di daerah industri seperti Gresik, terutama terkait hak kesehatan karyawan. Ia memberi instruksi tegas agar Puskesmas tetap melayani pekerja yang sakit meski perusahaan tidak membayar iuran BPJS. “Kalau ada karyawan yang sakit tiba-tiba di pabrik terus dibawa ke Puskesmas, maka tetap harus dilayani,” tuturnya.
Untuk mencegah pelanggaran, Pemkab membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Ketenagakerjaan. “Tujuannya untuk memantau bila ditemukan pelanggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh pabrik,” jelasnya.
Program preventif ini mendapat dukungan dari Kejaksaan Negeri Gresik. Kepala Seksi Intelijen, Raden Achmad Nur Rizky, menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan. “Perusahaan wajib membayar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan karyawan meski sudah dipecat. Jika itu tidak terjadi, maka kami akan menindaklanjuti,” katanya.
Apresiasi serupa datang dari Polres Gresik. Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik, Andreas Dwi Anggoro, menilai kolaborasi lintas instansi berjalan efektif. “Kami sangat mengapresiasi kolaborasi yang sudah terbangun. Mudah-mudahan pelayanan baik ini bisa terus terjalin,” ujarnya.
Dialog publik ini menguatkan visi Gresik sebagai daerah dengan layanan kesehatan terjangkau, preventif, dan berpihak pada hak-hak pekerja, ditopang infrastruktur yang kian membaik.
Editor : Akhmad Sutikhon
