KPK Didorong Selidiki Sengkarut JIIPE

- Editorial Team

Senin, 23 November 2020 - 16:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kabupaten Gresik untuk mengusut proyek kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Sebab berdasarkan temuannya, banyak ditemukan kejanggalan dan persoalan hukum dalam proyek tersebut. Mulai soal status lahan, pengadaan lahan, hingga ada sekitar 600 hektare tanah warga yang kena proyek belum dibayar.

Hal ini diungkapkan Arteria Dahlan saat menjadi pemateri dalam seminar bertajuk “Industrialisasi Dalam Menekan Angka Pengangguran di Kabupaten Gresik” yang diadakan Relawan Pro Demokrasi (Repdem) di Hotel Pesonna Gresik, Minggu malan (22/11/2020).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Bang Teri, begitu panggilan akrabnya, dirinya sudah pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri dan jajarannya saat rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. “Saya sudah meminta agar Kapolri mengusut kasus di JIIPE,” katanya.

Namun hingga saat ini, lanjut Bang Teri, perkembangan kasus yang telah lama dinantikan masyarakat Gresik tersebut belum jelas. “Untuk itu, saya meminta teman-teman PDI Perjuangan di DPRD Gresik dan DPRD Jatim mengawal. Termasuk Mas Andi Firasadi (Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan),” kata Bang Teri sambil melihat Andi Firasadi yang juga menjadi pemateri seminar di sampingnya.

Baca Juga :  Rumah ES Tersangka Korupsi TIK Digeledah Penyidik

Bang Teri meminta aparat penegak hukum agar tak takut membongkar kasus di JIIPE karena alasan proyek strategis nasional (PSN). “Jangan berlindung dengan alasan PSN, sehingga aparat penegak hukum dibuat takut. Polisi sebagai penegak hukum jangan takut usut persoalan di JIIPE, jangan berlindung alasan proyek strategis nasional,” pintanya.

Bang Teri mengungkapkan bahwa belum semua lahan di JIIPE dibebaskan dan pemilik lahan yang kena proyek dibayar. “Bahkan yang sudah dibebaskan juga banyak yang masih bermasalah,” ungkapnya.

Ia khawatir kasus di JIIPE yang tengah ditangani penegak hukum di-SP3 (surat penghentian penyidikan). Kemudian, ditumpuki kasus lain. “Sehingga menjadi sumir, tak jelas,” cetusnya.

Bang Teri mengaku belum mengetahui apakah Presiden RI Joko Widodo sudah tahu kondisi proyek di kawasan JIIPE yang masuk PSN. “Saya belum ngerti Pak Presiden Jokowi tahu atau tidak persoalan ini,” katanya.

Lebih jauh, Bang Teri menyatakan, jika benar proyek di kawasan JIIPE ada persoalan, maka bisa dimasukkan dalam pidana korporasi. “Korporasi bisa dipidanakan jika ada persoalan hukum di proyek JIIPE,” tegasnya.

Baca Juga :  Krisis Air : K3PG Gerojok 35 Tangki Air Bersih Di Benjeng

“Untuk itu, KPK harus masuk ke Gresik, turun ke JIIPE untuk mengusutnya biar jelas,” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Bang Teri juga menengarai ada kongkalikong pengusaha dengan penguasa di proyek kawasan JIIPE. “Saya itu bahkan dapat laporan armada truk yang nguruk di JIIPE harus lewat orang tertentu. Ini kan luar biasa,” cetusnya.

Bang Teri juga menyoal proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan JIIPE yang belum kelar hingga sekarang. “Mengapa proyek KEK tak kunjung kelar. Adakah perselingkuhan pengusaha dan penguasa,” kata Bang Teri penasaran.

Bang Teri menambahkan bahwa proyek JIIPE adalah PSN. Makanya, ia meminta jika perusahaan yang menangani proyek di kawasan JIIPE bermasalah, maka bisa diganti dengan perusahaan lain. “Jika penanganan JIIPE bermasalah bisa ganti dengan perusahaan lain,” pungkasnya.

Dalam seminar tersebut, selain menghadirkan pemateri Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., juga ada Andi Firasadi, S.H., M.H., dan Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H., (Dosen Untag) dengan moderator Roni H Mustamu.

Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ratusan Peserta Ikuti Gebyar Pelayanan Publik HUT ke-51 Pemkab Gresik
Cara Menjadi Agen Elpiji 3 Kg: Persyaratan dan Modal yang Dibutuhkan
IWAPI Gresik Adakan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Rangka HUT ke-50
EXAMPLEARTICLE
Polres Gresik Ungkap Kasus Peredaran Uang Palsu, Tersangka Sudah Beraksi di 10 TKP
Ini Respon Pengecer Elpiji 3 Kg di Gresik Terkait Kebijakan Kementerian ESDM
Pengecer LPG 3 Kg Tak Lagi Terima Distribusi dari Pertamina
Ratusan Anggota Koperasi KSPPS NU Dukun Hadiri RAT Ke-9 dengan Semangat dan Harapan Besar
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 20:38 WIB

Ratusan Peserta Ikuti Gebyar Pelayanan Publik HUT ke-51 Pemkab Gresik

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:53 WIB

Cara Menjadi Agen Elpiji 3 Kg: Persyaratan dan Modal yang Dibutuhkan

Rabu, 5 Februari 2025 - 12:27 WIB

IWAPI Gresik Adakan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Rangka HUT ke-50

Selasa, 4 Februari 2025 - 06:52 WIB

EXAMPLEARTICLE

Senin, 3 Februari 2025 - 23:08 WIB

Polres Gresik Ungkap Kasus Peredaran Uang Palsu, Tersangka Sudah Beraksi di 10 TKP

Berita Terbaru

Muhammadiyah Gresik

Siswa Spemutu Gresik Jalani Screening Kesehatan

Jumat, 14 Feb 2025 - 14:08 WIB

Muhammadiyah Gresik

Berkunjung ke Azilda Bird Farm, Siswa Smala Belajar Budi Daya Murai Batu

Jumat, 14 Feb 2025 - 05:07 WIB