Realita disparitas bantuan sarana dan prasarana pendidikan antara lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Diknas dengan lembaga di bawah Kementerian Agama (Kemenag) kembali mencuat ke permukaan. Perbedaan yang disebut sebagai ‘signifikan’ ini diungkapkan melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pada Rabu, 26 November 2025, Bapak Mulyono Malik M.Pd, seorang Pengawas Madrasah Aliyah (MA) sekaligus pengajar di Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menyampaikan ungkapan keprihatinan mendalam ini. Tindakan ini disebut sebagai bagian dari ‘Gerakan Untuk Keadilan Bagi Madrasah’, yang didasari oleh keinginan agar realita di lapangan dapat diwujudkan menjadi sebuah gerakan berjamaah yang menghasilkan perubahan nyata.
Disparitas Bantuan yang Signifikan
Dalam laporan yang dihimpun Jatimco (jaringan media kabargresik.com), Mulyono Malik menyoroti adanya kesenjangan yang sangat jauh terkait bantuan pemerintah. Ia menyebutkan bahwa bantuan sarana pendidikan yang diterima oleh lembaga di bawah naungan Diknas cenderung lebih besar dibandingkan dengan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag. Kesenjangan ini tidak hanya terbatas pada sarana, tetapi juga mencakup fasilitas-fasilitas lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulyono Malik mengungkapkan bahwa curhatan ini disampaikan dengan ‘bahasa cinta mendalam’ sebagai bentuk keprihatinan atas perbedaan yang nyata dan signifikan tersebut. Perbedaan ini, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi Madrasah dalam peta pendidikan nasional.
“Realita di lapangan adalah berkaitan dengan soal bantuan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen dan Kemenag yakni di lapangan sangat jauh misalnya beberapa bantuan sarana pendidikan lembaga di bawah naungan Diknas lebih besar dari pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag. Juga dalam hal bantuan maupun Fasilitas yang lainya,” demikian ungkap Mulyono Malik M.Pd.
Madrasah Merasa Terpinggirkan
Inti dari surat terbuka tersebut adalah permohonan keadilan dan kesetaraan kesempatan. Mulyono Malik menegaskan bahwa Madrasah adalah bagian integral dari perjuangan besar bangsa. Anak-anak didik di Madrasah memiliki semangat, cita-cita, dan cinta Tanah Air yang sama dengan siswa di sekolah umum.
Namun, kesenjangan fasilitas membuat mereka merasa terpinggirkan. Secara spesifik, ia mencontohkan perbedaan dalam pengadaan teknologi pembelajaran modern.
“Namun ketika hanya sekolah yang mendapatkan bantuan TV Smartboard untuk proses pembelajaran, Madrasah Kami hanya bisa melihat seakan kami ini bukan dari bagian anak bangsa ini,” tulis Mulyono Malik dalam suratnya.
Padahal, Madrasah tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga memainkan peran krusial dalam pembentukan karakter. Mereka mendidik generasi bangsa untuk memiliki Akhlaqul Karimah dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, sebagaimana tercermin dalam semangat Hubbul Wathon Minnal Iman (Cinta Tanah Air adalah bagian dari Iman).
Harapan Besar pada Presiden Prabowo
Surat terbuka ini merupakan desakan moral agar Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap isu kesetaraan ini. Mulyono Malik berharap keadilan yang diberikan oleh Presiden dapat menghilangkan perasaan berbeda di kalangan siswa Madrasah, di Negeri yang mereka cintai.
Permohonan ini ditutup dengan harapan besar agar Presiden Prabowo dapat memberikan kesempatan yang sama bagi Madrasah untuk berkembang, demi kejayaan Bangsa Indonesia.
“Kami memohon keadilan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Berikanlah kesempatan yang sama bagi Madrasah. Agar anak anak kami tak merasa berbeda di Negeri yang mereka cintai. Keadilan Bapak Presiden adalah harapan besar bagi kami,” tutup surat yang ditandatangani oleh Mulyono Malik M.Pd tersebut.
Surat terbuka ini menjadi sorotan tajam, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan alokasi anggaran dan bantuan sarana pendidikan yang selama ini diterapkan oleh kementerian terkait, memastikan bahwa semangat keadilan pendidikan benar-benar merata tanpa memandang naungan institusi.
Penulis : M Syafik
Editor : Akhmad Sutikhon
