Timses Ketiga Capres Tak Akui Impor Alat Peraga Kampanye

- Editorial Team

Kamis, 11 Januari 2024 - 08:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menyatakan, momentum kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini belum berdampak signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Diduga, salah satunya karena partai politik atau calon legislatif mengimpor Alat Peraga Kampanye (APK).

Tim sukses ketiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon Capres dan Cawapres) pun merespons pernyataan Kemenkop itu. Wakil Bendahara Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yakni Bobby Gafur Umar menegaskan, TKN sepenuhnya menggunakan produk UMKM lokal dalam memenuhi keperluan kampanye.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menjelaskan, pemilihan vendor pembuatan kaos hingga baliho dipilih dari UMKM. Pemilihan tersebut, sambungnya, sudah dilakukan sejak jauh hari.

“Paslon dua punya program pemakaian produk dalam negeri. Jadi kita harus dan mengoptimalkan produk dalam negeri,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Pada kesempatan serupa, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Denon Prawiraatmadja mengatakan, pengadaan APK dari relawan swadaya. TPN juga memastikan seluruhnya memberdayakan UMKM lokal.

Baca Juga :  Asing Bermain Di Pilbup Gresik ?

“Kita menggunakan APK dari relawan swadaya. Kita justru memberdayakan seluruh relawan secara swadaya dalam menyiapkan APK,” jelas dia.

Sedangkan Dewan Pakar Timnas Pasangan paslon Anies Baswedan-Muhammad Iskandar (Amin) Wijayanto Samirin mengatakan, selama ini timnya tidak banyak belanja atribut untuk keperluan kampanye. “Belum pernah pesan banyak, nah saya rasa itu bukan pertanyaan tapi ide bagus,” katanya.

Banyak relawan, sambung dia, tidak pesan baliho, karena balihonya ada di hati setiap pendukung paslon tersebut. Meski begitu, Timnas dipastikan mendukung 100 persen produk dalam negeri.

Sebelumnya, Kemenkop mengatakan ada kemungkinan Partai Politik (Parpol) membeli APK seperti baliho, kaos, kemeja, jaket dan topi dari luar negeri. Itu terlihat dari sepinya penjualan APK di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop Yulius mengatakan, biasanya pada masa kampanye Pemilu, UMKM kebanjiran pesanan. Misalnya, ketika pemilu lima atau 10 tahun lalu.

Baca Juga :  Cerita Soimah dan Debt Collector Pajak Jadi Trending

“Sekarang pemesanan lari kepada e-commerce langsung. Yang kita tahu, e-commerce barang-barangnya kebanyakan dari luar negeri, yang dari UMKM sedikit,” ujar Yulius kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Hanya saja, ia mengaku belum bisa memerinci data terkait pembelian alat peraga kampanye dari luar negeri yang dilakukan oleh Parpol. Informasi tersebut, kata dia, didapat dari para pedagang.

“Dicetak di luar negeri, misalnya di China bisa. Mereka gambar Garuda distempel di sana. (Namun) datanya nggak ada. Sebagian besar larinya ke sana, makanya salah satu penyebab berkurangnya (omzet) dari itu,” jelasnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Kemenkop, didapati penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 lebih dibandingkan tahun ini. Bahkan dikatakan, menurun sekitar 40 persen sampai 90 persen.

sumber berita ini dari bisnisgresik.com

Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUU Migas: Pertamina Didorong Jadi NOC Tunggal
Media Lokal Hadapi Krisis Bisnis, LMS 2026 Tawarkan Jalan Keluar
Damar Kurung Food Festival Kembali Dibuka, Hadirkan Kuliner hingga Lomba Anak
RUU Migas 2026: Pertamina Didesak Jadi BUK Migas Nasional
Kelangkaan BBM Di Bali, FSPPB Minta Tata Kelola Migas Dirombak
RUU Migas Kritis: BUK Tanpa Usaha Dinilai Ganti Baju
Media Lokal Khawatir Wacana Link Tax Ancam Trafik dan Pendapatan
Petrokimia Gresik Salurkan Rp100 Juta untuk Nelayan Lumpur
Berita ini 39 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:08 WIB

RUU Migas: Pertamina Didorong Jadi NOC Tunggal

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Media Lokal Hadapi Krisis Bisnis, LMS 2026 Tawarkan Jalan Keluar

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:26 WIB

RUU Migas 2026: Pertamina Didesak Jadi BUK Migas Nasional

Rabu, 14 Oktober 2026 - 00:57 WIB

Kelangkaan BBM Di Bali, FSPPB Minta Tata Kelola Migas Dirombak

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 15:01 WIB

RUU Migas Kritis: BUK Tanpa Usaha Dinilai Ganti Baju

Berita Terbaru

komunitas

Gresik Bikin Film Latih Komunitas Sineas Garap Cerita Daerah

Senin, 2 Nov 2026 - 01:04 WIB

BISNIS

RUU Migas: Pertamina Didorong Jadi NOC Tunggal

Minggu, 25 Okt 2026 - 23:08 WIB

komunitas

Firdaus Diberhentikan PWI, SMSI Soroti Tata Kelola HPN

Jumat, 23 Okt 2026 - 09:01 WIB