kabargresik.com – Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan KAM Gresik (Komite Aksi Mahasiswa Gresik) mengelar aksi memperingati hari tani nasional. Mereka longmarch dari depan perum Bunder Asri menuju Pemkab Gresik (26/09). Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa akan nasib kaum tani yang semakin hari tidak diperhatikan oleh pemerintah
Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), menyoroti permasalahan yang dialami petani khususnya di Gresik. Mereka beranggapan nasib petani tak kunjung jelas apalagi lahan-lahan produktif dialihfungsikan menjadi bentuk-bentuk lain.
“Masih banyak petani-petani yang berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa menjadi buruh tani akibat luas lahan pertanian yang makin berkurang,” teriak Sudarmawan salah satu peserta aksi
Korlap kasi M. Faruq juga mengatakan, Setidaknya dalam pemerintah jokowi ada 89 orang petani ditangkap dan 52 orang juga dikriminalisasikan, 29 orang orang mengalami kekerasan dan 3 orang meninggal. Ini sebelum kasus Salim kancil terjadi dan tidak termasuk kasus Kampung pulo
Dia juga mengatakan Terkait program redistribusi tanah yang dikampanyekan Pemerintah Jokowi dalam tema Reforma Agraria sangat tidak mengurangi penguasaan tanah milik tuan tanah besar. Sehingga jelas sekali tidak berpihak pada kepentingan tani miskin.
“di tengah minimnya tanah untuk petani penggarap, nasib kaum tani terus dihancurkan. Berbagai bentuk perampasan tanah dilakukan untuk kepentingan infrastruktur seperti perluasan kawasan industri,” ujarnya
“kaum tani juga dihadapkan pada setumpuk masalah mahalnya sarana produksi pertanian. Seperti bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan kerja dan buruknya kondisi irigasi pertanian,” pungkasnya
Mereka juga membawa poster yang bertuliskan “Wujudkan Refoma Agraria Sejati” “Laksanakan UU Pokok Agraria tahun 1960” “distribusikan tanah untuk petani” dan “cabut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007
Tapi sayang dalam aksi damai di halaman Pemkab Gresik tersebut, mahasiswa hanya ditemui Nurdianto dari Kebangpol, lantaran Bupati Sambari tidak berada di ruang dinasnya. Dia mengatakan untuk urusan pertanahan itu yg mngatur dari BPN, dan daerah tidak mempunyai wewenang, jadi smua terpusatkan.
Setelah aksi di Pemkab Gresik tidak mendapatkan respon positif, mereka melanjutkan aksi di gedung DPRD Gresik, Anggota kepolisian dari Polres Gresik pun mengawal aksi para mahasiswa tersebut. (Aam/tik)
