Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah resmi memperkuat sinergi untuk mengakselerasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (4/9).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah yang konsisten mendukung program ini. Mengingat pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah, pendampingan dari dinas terkait menjadi kunci utama keberhasilan di lapangan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Abdul Mu’ti menegaskan agar pemerintah daerah tidak hanya berkoordinasi, tetapi juga aktif mengawal pelaksanaan program secara transparan dan akuntabel. Pendampingan ketat diperlukan untuk mencegah timbulnya pelanggaran aturan, baik dari segi tata kelola keuangan maupun pengerjaan fisik.
Komitmen bersama ini sekaligus menjadi pijakan untuk keberlanjutan program pada 2027. Kemendikdasmen menetapkan fokus utama pembenahan pada sekolah yang terdampak bencana alam, berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta mengalami kerusakan berat. Pada 2027 mendatang, pemerintah menargetkan perluasan revitalisasi menyasar 100.000 satuan pendidikan, sehingga akumulasi sekolah terbenahi dapat mendekati angka 200.000 unit.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI), Gogot Suharwoto, memaparkan capaian signifikan sepanjang 2025. Pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang berdampak positif pada 4,23 juta siswa. Selain itu, sebanyak 288.000 unit *Interactive Flat Panel* (IFP) telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Gogot menambahkan, program percepatan revitalisasi dan digitalisasi ini berjalan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 sebagai prioritas nasional yang wajib dikawal bersama oleh pusat, daerah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen.
Dukungan penuh juga mengalir dari berbagai kepala dinas pendidikan di daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Deivy Regar, menyatakan kesiapannya mendampingi sekolah dari tahap pendataan hingga pelaksanaan fisik, terutama dalam mendorong digitalisasi di wilayah 3T.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, Mario, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyambut positif kesepahaman ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bahkan secara khusus telah mengalokasikan alokasi anggaran daerah untuk mendampingi seluruh proses revitalisasi dan digitalisasi sekolah di wilayahnya.
Sinergi kuat antara pusat dan daerah ini diharapkan dapat memastikan seluruh bantuan pemerintah tepat sasaran, transparan, serta berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran di tanah air.











