kabargresik.com – Prestasi membanggakan diraih kembali Kabupaten Gresik di penghujung tahun 2018. Setidaknya ada tiga penghargaan yang diraih dalam 4 hari belakangan ini.
Wakil Bupati Dr. Mohammad Qosim mewakili Bupati menerima Apresiasi dan penganugrahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2018. Penghargaan ini diserahterimakan oleh Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN RB) Syafruddin di Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Penghargaan yang juga membanggakan adalah diraihnya Innovative Gouvernment Award (IGA) 2018. Penghargaan ini diserahterimakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kepada wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim. Wabup Qosim yang mewakili Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto menerima IGA 2018 ini di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat pada Jum’at (7/12/2018) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan penghargaan lain yang bakal diterima Wabup Qosim esok hari yaitu Penghargaan Nasional Hak Azasi Manusia (HAM). Penghargaan ini rencananya di serahterimakan pada Selasa (11/12/2018) dalam satu upacara peringatan Hari Hak Azasi Manusia (HAM) sedunia ke 70 yang berlangsung di Halaman kantor Kementerian Hukum dan Ham Jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan.
Penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2018 yang diraih oleh Kabupaten Gresik atas prestasi pelayanan Kecamatan Gresik dan Kecamatan Sangkapura. Dua kecamatan ini memang ditetapkan Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto diantara 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
OPD tersebut meliputi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Sangkapura.
Diraihnya IGA 2018 ini berdasarkan capaian inovasi daerah yang telah diciptakan oleh segenap OPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik. Sampai tahun 2018 Pemkab Gresik telah mampu menciptakan 34 inovasi pelayanan masyarakat.
Inovasi ini tercipta selama empat tahun terakhir yaitu sejak tahun 2015. Pada awalnya ada 2 inovasi yang tercipta yaitu kakekku datang (Dinas kependudukan dan catatan sipil) dan Go Plong (Dinas PU). Tahun 2016 bertambah 2 inovasi lagi yaitu Sekolah Perempuan (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PA), Batas Petir (Obati Tuntas Penderita TB MDR/Dinkes).
Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah inovasi daerah di Pemerintah Kabupaten Gresik mencapai 20 inovasi. Selanjutnya pada tahun 2018 ini, Organisasi Perangkat Daerah di Pemkab Gresik berhasil menambah inovasi sehingga kini menjadi 34 inovasi daerah.
Wabup Qosim menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gresik atas tercapainya semua penghargaan ini. Dia menyatakan akselerasi inovasi daerah ini berkat dukungan sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
“Dampak inovasi ini dapat mewujudkan keharmonisan social, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah” katanya.
Inovasi ini menurut Wabup Qosim juga dapat mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu, Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan, Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.
Sedangkan penghargaan HAM karena Pemkab Gresik sangat peduli tentang Hak Azasi Manusia. Banyak organisasi yang dibentuk Pemkab Gresik dalam mendukung berlangsungnya HAM ini diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPB).
“Dengan terbentuknya berbagai forum ini, maka sampai saat ini stabilitas dan kondusifitas di Gresik sangat terjaga. Dengan forum maka para tokoh yang terlibat didalamnya dapat menciptakan keharmonisan dalam keberagaman agama serta keberagaman social kemasyarakatan. Selain itu laporan Pemkab Gresik tentang HAM secara berkala ke Pemerintah pusat sangat intens”. Ujarnya.
Sementara kepala Bagian Humas dan protocol Sutrisno mengatakan, saat ini banyak terjadi peningkatan. Misalnya saja pendapatan perkapita (PCI) mencapai Rp. 89,17 Juta/tahun. Peningkatan investasi pada tahun 2016, Rp. 31,95 triliun dan Tahun 2017 menjadi Rp. 42,34 triliun. Peningkatan PAD 22%. (adv/tik)
