Kabargresik_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang diserahkan Bappeda ke DPRD Gresik ternyata masih belum lengkap.
Rapat bersama dengan nara sumber dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di ruang paripurna DPRD Gresik membedah visi misi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto Wakil Bupati Gresik Moch Qosim. “Misalnya Visinya Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang agamis, sejuk santun, saling menghormati. Itu seperti apa misinya indikator keberhasilannya?. Itu belum muncul. Apakah ada rencana pembangunan masjid. Disini itu belum muncul,” kata Ismail Amir ketua Fitra saat memaparkan berkas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, Kamis (17/3/2016).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, misi yang direncanakan Prosesntasi pelanggaran miras dan asusila di Gresik jumlah pelanggaran asusila 100 persen.
Sedangkan untuk perencanaannya drainase target setiap tahunnya hanya di target sebesar 25,2 persen sampai akhir tahun. “Jadi saat nanti Bupati tanya, kenapa banyak drainase tidak selesai. SKPD cukup jawab sudah sesuai target,” imbuhnya.
Begitu juga mengenai pembangunan jalan Kabupaten, setiap tahun hanya naik tidak lebih dari 10 persen. “Dari kinerja pembangunan jalan Kabupaten kenaikannya hanya 1 persen, tahun pertama 83,31 persen naik di tahun kedua 84,81 persen, tahun ke tiga 86,11 persen dan tahun ke empat naik ke 87,21. “Seharusnya pembangunan dan perawatan jalan kabupaten itu setiap tahun tarjetnya 100 persen sehingga jalan kabupaten selalu baik. Inilah fungsi pengawasan dewan,” katanya.
Bahkan dalam berkas RPJMD 2016-2021 tersebut tidak ada pembahasan rencana strategis tentang industrialisasi. Padahal, disebutkan bahwa Gresik sebagai daerah penyangga Kota Surabaya dan banyak industri. “Inikan aneh, apalagi menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi Asean, jadi harus ada perencanaan yang baik sehingga sampai akhir 5 tahun bisa dilihat Indek Pembangunan Manusia. Mulai indek pendidikan, indek kesehatan dan indek pendapatannya,” imbuhnya.
Setelah mendapatkan masukkan tersebut, beberapa anggota DPRD Gresik ingin merumuskan pembanding RPJMD versi dewan.
“Persoalan mendasar versi kami masih banyak yang belum masuk di rencana awal RPJMD ini. Besok kita ketemu dengan Bappeda, kami bisa mengajukan persoalan dan bisa menyiapkan penyanding,” kata Moh Syafi’ Am, Ketua Komisi C DPRD Gresik dari Fraksi PKB.
Syafi menambahkan, seperti kasus banjir yang harus menjadi perhatian Pemkab Gresik sekarang ini harus masuk. “Masalah banjir sampai saat ini belum tertangani secara tuntas dan pelayanan perizinan,” imbuhnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Jumanto, Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP mengatakan bahwa target SKPD yang bisa dituntaskan harus mencapai 100 persen sehingga selama 5 tahun kedepan pembangunan di Gresik tambau baik.
“Tidak salah jika target SKPD yang bisa 100 persen disebutkan 100 persen sehingga pembangunan bisa selesai dan tuntas,” kata Jumanto.
Sementara itu Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid mengatakan bahwa terkait isu-isu strategis perlu dikaji ulang sehingga bisa memberikan masukkan ke Bappeda. “Kita butuh waktu untuk merumuskan masalah mengenai isu-isu strategis. Kita dengan SKPD terkait bisa memberikan masukakan,” kata Abdul Hamid dari Fraksi Golkar. (Tik/k1)
