Menutur Manu, Gresik merupakan kota Industri yang besar. Tercatat setidaknya 600 berskala besar dan puluhan yang sudah masuk multi nasional company (MNC). Tak hanya itu kendaraan transportasi dalam mobilitas angkutan barang produksi dan karyawan juga mengalami peningkatan.
“Aktivitas industri dan transportasi ini akan berakibat pada tingginya pencemaran udara di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tanggal 4 Oktober 2020, ada 75 perusahaan yang berisko tinggi melakukan pencemaran udara.” Jelas Manu.
Membaca peta kualitas udara di Gresik melalui pantauan iqair.com yang dimodelkan dengan data satelit. Tampak tingkat polusi udara secara keseluruhan Sedang, indeks kualitas udara 99 AQI US, Polutan utama PM2.5.
Prakiraan Indeks Kualitas Udara (AQI) pada Jumat 19 Juni 2020 dengan cuaca Cerah suhu 24•C, kelembapan 88%, angin 5.1km/h, tekanan 1011mb. Namun pada Rabu 24 Juni 2020 kualitas udara akan beresiko tidak sehat bagi kelompok sensitif, suhu 25•C, angin 10.8 km/h.
Pada emisi CO2 yang dikeluarkan industri dan kendaraan bermotor dapat direduksi dengan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Data RTH eksisting dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik memiliki RTH seluas 881,834 Ha. Jadi Gresik belum memenuhi standar RTH 30 persen dari luas wilayah kota berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
“Dalam hal ini, perlu adanya sinergi dan partisipasi antara pemerintah daerah, dunia industri dan masyarakat untuk bersama menciptakan lingkungan hidup serta kualitas udara yang sehat.” Pinta Manu.
Publik membutuhkan informasi valid dan update tentang kualitas lingkungan termasuk kualitas udara di kabupaten Gresik. Pemerintah daerah dan dunia industri harus menyediakan seperangkat sistem informasi untuk menampilkan kualitas udara di Gresik kepada publik.
Pemda Gresik bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan PP No 41 Th 1999 pasal 56, bahwa barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini yang diduga dapat menimbulkan dan/atau mengakibatkan pencemaran udara dan/atau ganggugan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkunga Hidup. (tik)
