Kabargresik_ Dialog Rekonsiliasi Pasca Pemilu Legislatif dan Menyongsong Pilpres Menuju Indonesia Bermartabat 2014, diusung menjadi tema khusus oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Gresik yang menjadi rangkaian kegiatan Pelantikan .
Dalam dialog pemilu yang digelar sekitar pukul 10.00 WIB itu, ratusan perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pejabat Pemerintah di lingkungan Kabupaten Gresik menghadiri Pelantikan dan Dialog yang bertempat di Mandala Bhakti Praja, Gedung Pemda Gresik pada Sabtu (26/4/2014) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai dilantikn 45 orang pengurus DPD KNPI Gresik periode 2013-2016 oleh Ketua DPD KNPI Jawa Timur, Blegur Prijanggono, SH, dialog lansung dipandu oleh Al Muslimun. Pada kesempatan pertamanya, Hariyanto, SE dari Panwaslu Kabupaten Gresik menghadirkan kualitas pemilu 2014 dari sisi kepercayaan masyarakat secara menyeluruh.
Dikatakan Hariyanto, jika pada setiap proses pileg masih saja menggunakan cara yang menunjukkan kecenderungan demoralisasi pemilu, maka lanjut dia, pada Pemilu-pemilu yang akan datang tingkat kepercayaan masyarakat pemilih terhadap Wakil Rakyat dikhawatikan akan merosot.
“Saya melihat dari data KIPP Kabupaten Gresik pada Pileg 2014 yang menyatakan 80 % partisipasi pemilih didorong oleh politik uang, tentu saja kondisi seperti ini bukan bersifat prediktif, melainkan hampir terjadi diberbagai daerah,” Urainya.
Hariyanto kembali berpendapat, padahal selain menerima uang yang tak seberapa dari para caleg kontestas Pemilu masyarakat bisa menagih kontrak sosial yang telah dilakukan dan bersifat mengikat. Dengan begitu rekonsiliasi pemilu legislative dapat dipertemukan. Sebaliknya jika masyarakat pemilih hanya menerima uang dari caleg maka kesempatan menagih akan sanat sulit.
“Itulah mengapa saya berpendapat jika politik uang itu akan melemahkan (delegitimasi) terhadap hasil dari Pemilu itu sendiri, misalnya bagi caleg yang terpilih bisa saja ia menganggap bahwa semua sudah diselesaikan dengan uang yang diberikan untuk membeli suara, dan si caleg ini tidak perlu mereproduksi kebijakan-kebijakan lain.”
Sementara itu menurut pandangan Alimin Al-Ayubi, Ketua KPU Gresik, Sistem Pemilu di Indonesia yang tengah berlangsung masih jauh dari cita-cita Demokrasi Substansial, “Pemilu kita ini secara teori masih menganut demokrasi prosedural, atau ada yang mengatakan demokrasi elektoral, atau demokarsi angka. Dan masih butuh waktu hingg dapat masuk ke Demokrasi substansial.”
Alimin menambahkan, pada demokrasi angka ini terkandung berbagai kelemahan, atas azas inti demokrasi yakni prinsip kebebasan dan persamaan, “Karean masih demokrasi angka, demokrasi suara terbanyak, maka tak jarang Kebebesan harus menerjang persamaan, dan persamaan harus membungkam kebebasan” tandas alimin.
Karena itu, menurut alimin peran DPD KNPI Kabupaten Gresik yang merupakan sebagai induk OKP, diharapkan dapat mendorong perwujudan demokrasi Susbtansial dengan mengadepankan azas pembangunan masyarakat Gresik agar pada Pemilu yang akan datang kualitas dapat lebih baik. (Chidir)
Editor: sutikhon
