Lahan Petani Garam Makin Sempit

Dikabupaten Gresik program ini baru disosialisasikan oleh Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim, di Kecamatan Panceng 2 hari yang lalu. Sedangkan program ini sendiri dulu dicanangkan oleh Menteri kelautan pada 26 Desember 2009. Program yang salah satunya bertujuan untuk pemberdayaan usaha garam rakyat untuk mengoptimalkan produksi garam rakyat.

Program ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani garam dengan menitik beratkan pada peningkatan kemampuan dan pendapatan petani garam. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Gresik kepada sejumlah Petani garam desa Campurejo dan Delegan Kecamatan Panceng. Qosim juga menyatakan keprihatinan karena semakin meyempitnya luas lahan garam. “sebagai daerah maritim luas lahan garam kita saat ini hanya 46,6 ha dengan total produksi sebesar 2325 ton /tahun” ujar Qosim.

Dengan kecilnya produksi garam rakyat, Qosim mengharap kepada petani garam untuk meningkatkan kemampuan, agar produksi garam Gresik lebih higienis. “hal ini penting supaya garam hasil produksi petani ini tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi konsumsi produksi semata melainkan untuk dimanfaatkan konsumsi rumah tangga” harap Qosim.

Sementara Kepala Bidang Kelautan Iwan Lukito menyayangkan dengan semakin menyempitnya lahan garam di Gresik. “Perkembangan lahan garam semakin tahun semakin sempit, selain karena benturan dengan program lain”. Menurutnya, sesuai peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) luas lahan garam di Gresik pada tahun 1994 seluas 1006 ha, lalu pada tahun 2009 menjadi 488 ha, sedangkan yang produktif hanya 328 ha. Sedangkan pada tahun 2010 menyempit lagi menjadi 46,6 ha(di Panceng) ditambah lahan garam di Kecamatan Manyar 107 ha dan di Kecamatan Kebomas 12 ha.

Menurut Iwan peluang pasar garam rakyat sangat besar, mengingat saat ini ada sekitar 14.000 unit usaha yang terikat akan bahan baku dasar garam. Sedangkan di Indonesia hanya sekitar 6 unit usaha yang terikat dengan bahan dasar garam, ujarnya tanpa merinci jenis usahanya. Iwan juga mensinyalir bahwa ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidak tahuan petani garam dengan mengambil gratis ‘air tuwo’(air bahan garam). Padahal di Bima Nusa Tenggara Barat ‘air Tuwo’ punya nilai ekonomis bagi petani. Disana dijual per liter untuk keperluan industri. Urai Iwan.

Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengupayakan dengan membentuk kelompok petani garam. Sasarannya adalah petani yang luas lahannya maksimal 1 ha. Kelompok ini akan beranggotakan masing-masing 7 orang petani. Tujuannya agar memudahkan pembinaan serta pemasaran produksi garam rakyat. (sdm)