Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik hingga kini belum banyak merealisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) 2010 berjalan stagnan lantaran belum cairnya anggaran akibat belum disyahkannya APBD 2010 Gresik oleh Gubenur Jatim.
Anggota KPU Abdul Basid mengkhawatirkan molornya pencairan anggaran bakal berdampak pada kelancaran tahapan pelaksanaan pilkada. Apalagi hingga kini Pemutakhiran data pemilih belum juga diserahkan oleh Dinas Kependudukan.
“Sejumlah persiapan yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah juga belum bisa berjalan karena tidak adanya ketersediaan anggaran,” katanya.
Ia mengatakan mestinya KPU sudah mulai melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan hingga tahapan pilkada Gresik kepada masyarakat. Selain sejumlah persiapan lain seperti kebutuhan logistik.
Sementara itu Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim mengatakan mestinya awal Januari APBD sudah bisa disyahkan oleh Gubenur Jatim, karena verifikasi pengajuan RAPBD 2010 oleh Pemkab Gresik telah dilakukan 15 Desember 2009.
“Biasanya masa verifikasi APBD 2010 oleh Gubenur Jatim berlangsung 15 hari terhitung setelah draft APBD diserahkan, namun hingga kini kami belum menerima informasi kapan APBD Gresik ditetapkan,” katanya.
Di lain hal Pemkab Gresik melantik melantik 80 dari 92 anggota Paniti Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di pendhopo kabupaten.
“Karena gelombang besar dan kesulitan transportasi 12 orang anggota Paniti Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Tambak dan Sangkapura Pulau Bawean gagal dilantik,” kata Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Hari Syawaludin.
Ia mengatakan pelantikan PPK hanya diikuti 16 kecamatan, di mana masing-masing kecamatan ada lima anggota PPK. Sedangkan pelantikan PPK dua kecamatan di Bawean akan dilangsungkan di wilayah setempat.
Pelantikan itu nanti sekaligus sosialisasi Pilkada tahun 2010 dan bimbingan tehnik untuk anggota PPK yang akan berlangsung sekitar bulan Januari 2010. (antara)
“Sejumlah persiapan yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah juga belum bisa berjalan karena tidak adanya ketersediaan anggaran,” katanya.
Ia mengatakan mestinya KPU sudah mulai melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan hingga tahapan pilkada Gresik kepada masyarakat. Selain sejumlah persiapan lain seperti kebutuhan logistik.
Sementara itu Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim mengatakan mestinya awal Januari APBD sudah bisa disyahkan oleh Gubenur Jatim, karena verifikasi pengajuan RAPBD 2010 oleh Pemkab Gresik telah dilakukan 15 Desember 2009.
“Biasanya masa verifikasi APBD 2010 oleh Gubenur Jatim berlangsung 15 hari terhitung setelah draft APBD diserahkan, namun hingga kini kami belum menerima informasi kapan APBD Gresik ditetapkan,” katanya.
Di lain hal Pemkab Gresik melantik melantik 80 dari 92 anggota Paniti Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di pendhopo kabupaten.
“Karena gelombang besar dan kesulitan transportasi 12 orang anggota Paniti Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Tambak dan Sangkapura Pulau Bawean gagal dilantik,” kata Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Hari Syawaludin.
Ia mengatakan pelantikan PPK hanya diikuti 16 kecamatan, di mana masing-masing kecamatan ada lima anggota PPK. Sedangkan pelantikan PPK dua kecamatan di Bawean akan dilangsungkan di wilayah setempat.
Pelantikan itu nanti sekaligus sosialisasi Pilkada tahun 2010 dan bimbingan tehnik untuk anggota PPK yang akan berlangsung sekitar bulan Januari 2010. (antara)
Follow WhatsApp Channel www.kabargresik.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
