Kabargresik.com – Gresik belum mampu menyediakan gedung sekolah yang representatif sabagai sarana belajar siswa. Hal ini diungkapkan politisi PPP Khoirul Huda.
Anggota Komisi IV DPRD Kab Gresik ini melihat Pemda belum mempunyai managemen pembangunan sekolah.
“Kami meminta Bupati Gresik mulai berfikir untuk membangun gedung sekolah yang layak dan representatif,” ujar politikus asal Manyar, Jumat (13/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditegaskan Huda, Pemkab Gresik dalam pembangunan gedung sekolah yang layak bisa dilakukan secara bertahap.
Artinya, tidak harus dilakukan secara bersamaan karena kondisi anggaran. Misalnya, kalau tahun 2018 ini Pemkab baru mampu menuntaskan satu gedung sekolah A, maka gedung itu harus dibangun tuntas dan benar-benar layak.
“Nah, tahun berikutnya bangun gedung sekolah lagi di tempat lain yang juga layak dan representatif begitu seterusnya,” papar Sekretaris DPC PPP Gresik ini.
Huda mengungkapkan, sejumlah kabupaten/kota di Jatim sudah mulai pola pembangunan gedung sekolah dengan model seperti itu.
“Di Mojokerto pola-pola pembangunan seperti itu sudah dilakukan. Gresik seharusnya bisa mencontoh pola yang baik itu,” paparnya.
Menurut Huda, hingga tahun 2018 ini di Kabupaten Gresik masih ada ribuan ruang dan gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Dia merinci sebanyak 390 gedung sekolah rusak parah (berat), 530 rusak sedang, 1.0100 rusak ringan.
“Dari sekian ribu ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak baru sekian persen tersentuh perbaikan,” Jelas Huda..
Huda mengakui selama ini di Kabupaten Gresik masih diketemukan diskriminasi perbaikan sarana pendidikan. Dimana ada sekolah tertentu secara terus-terusan mendapatkan perbaikan.
“Sementara ada yang tidak sama sekali padahal kondisinya rusak. Jangan sampai fakta memilukan ini terjadi,” harapnya.
Huda lebih jauh mengungkapkan, banyak bangunan sekolah kondisinya tak layak pakai namun tetap digunakan untuk proses belajar mengajar. Bangunan yang dimaksud seperti plafon ambrol dan atap rapuh karena dimakan usia.
Untuk itu, tambah Huda, Komisi IV menyikapi serius kondisi ini melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2018.
“Komisi IV akan perjuangkan agar bangunan-bangunan sekolah yang tak layak pakai jadi prioritas dalam pengalokasian anggaran untuk perbaikan,” pungkasnya. (tik/ADV)
