Terkait Kekerasan Perempuan Dan Anak Pemkab Gresik Tak Punya Solusi Preventif

Pemerhati perempuan dan anak, Aminatun Habibah prihatin banyaknya aksi  seksual harassment atau pelecehan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi di kabupaten Gresik, Jawa Timur. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Desa Bangeran Kecamatan Dukun. Seorang perempuan di bawah umur yang masih duduk di kelas akhir sekolah menengah pertama menjadi korban pelecehan seksual. Kejadian tersebut pun dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gresik. Orang tua korban tak terima karena anaknya dibawa kabur oleh seorang pemuda hingga berhari-hari. Neng Min -panggilan akrab Aminatun Habibah memgaku prihatin terkait kasus tersebut. Apalagi, belum ada tindakan apapun dari pemerintah daerah terkait penanganan korban. “Seharusnya ada tindakan serius. Tidak hanya didatangi saja. Harus ada tindakan selanjutnya bagaimana. Pemerintah harus juga memikirkan bagaimana pendidikannya dan masa depannya juga. Harus ada program jangka panjang,” katanya, Selasa (21/7/2020). Sebagai seorang perempuan, Neng Min yang juga salah satu pendiri Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Gresik ini menyoroti minimnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan perhatian kepada perempuan dan anak. “Selama ini sangat minim. Apalagi ketika sosialisasi saya bersama teman-teman kadang mengeluarkan biaya sendiri. Tidak ada anggaran khusus,” ujarnya. Menurut Neng Min, pemerintah daerah seharusnya mempunyai inisiatif untuk menganggarkan dana di APBD khusus untuk penanganan kasus yang menyangkut perempuan dan anak. “Supaya, ketika ada kasus seperti ini harus ditangani dengan cepat oleh Tim pendamping perempuan dan anak,”imbuhnya. Menurut perempuan Asli Bungah ini kasus seksual harassment yang sering terjadi di kabupaten Gresik tidak pernah ada solusi yang bersifat mencegah. Rata-rata kasusnya hanya diselesaikan secara hukum dengan menjerat pelaku. Menurutnya, upaya mencegah dan menjamin masa depan korban dinilai lebih penting. “Kan pemkab Gresik tidak pernah ada upaya pendekatan trauma healing ke korban. Kemudian edukasi ke keluarganya tentang control terhadap anak sebagai proteksi juga nihil. Mungkin karena minimnya anggaran sehingga kerjanya tidak serius,”pungkasnya.